TRIBUNNEWS.COM - Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan akan memangkas pegawai eselon III dan IV pada jabatan eselon di kementerian.

Presiden Jokowi menegaskan pemangkasan ini tidak akan memengaruhi pendapatan pejabat eselon III dan IV.

Jokowi pun mengaku sudah bicara dengan para ahli teknologi informasi, terkait usulan menggantikan jabatan eselon dengan kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI).

Praktisi Artifisial Intelijen, Nazim Machresa mengatakan, pernyataan Jokowi tentang penggantian dan robot tersebut, ia menilainya kurang tepat.

"Sebaiknya presiden tidak bilang mengganti ya, kemudian juga jangan bilang robot," ujar Nazim di Studio Menara Kompas, Jakarta, Jumat (29/11/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Nazim mengatakan, nantinya tugas AI adalah membantu pekerjaan administrasi yang dilakukan sehari-hari.

"Sebetulnya yang dimaksud kapasitas AI itu adalah membantu pekerjaan-pekerjaan yang nantinya hanya klerikal atau sesuatu yang berulang-ulang," jelasnya.

Klerikal adalah tipe pekerja yang dibutuhkan secara operasional, bersifat keseharian, dan tidak membutuhkan proses menetapkan sesuatu dalam pekerjaannya.

"Jadi pekerjaan yang tadinya itu klerikal digantikan oleh robot sehingga sumber daya manusianya bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih valuable (bernilai) untuk bisnis," lanjut Nazim.

Nazim mengungkapkan, manusia yang melakukan tugas administrasi tersebut nantinya tidak digantikan, namun dialokasikan dalam pekerjaan lain.

"Sehingga manusianya sendiri tidak digantikan, hanya saja dialokasikan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih tidak klerikal lagi," ujarnya.

Ditanya mengenai apa saja pekerjaan dari AI, Nazim mengatakan pekerjaan seperti menginput, dan pekerjaan administrasi sehari-hari yang sifatnya klerikal bisa digantikan.

"Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya klerikal, sesuatu yang sifatnya hanya menginput, itu tentu sangat bisa untuk digantikan," jelasnya.

Selain itu, AI juga bisa membantu pekerjaan dengan sistem aturan yang sudah jelas sebelumnya.

"Kedua, sesuatu yang rules-nya jelas," lanjut Nazim.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Arif Wibowo mengatakan, sulit untuk mengganti pejabat eselon III dan IV dengan model robotik.

Arif Wibowo menilai kebijakan Jokowi tersebut mustahil jika akan dilakukan dalam waktu dekat.

Namun ia mengatakan rencana tersebut akan positif jika kebijakan tersebut sebagai visi jangka panjang Presiden Jokowi.

"Saya kira sebagai visi jangka panjang tentu positif, tapi kalau serta merta menurut saya mustahil untuk dikerjakan," ujar Arif.

Menurut Arif, kebijakan dari Jokowi yang akan memangkas pejabat eselon III dan IV, dan akan digantikan dengan model robotik, akan menimbulkan sebuah permasalahan.

"Yang timbul malah gejolak kegaduhan, dan kita memahami," kata dia.

Arif pun mengatakan, tugas administrasi dari pejabat eselon tersebut bisa digantikan dengan teknologi informasi, namun dalam mengambil sebuah keputusan penting tidak bisa digantikan.

"Misalnya fungsi-fungsi administratif kan sudah bisa diganti dengan teknologi informasi, tapi tidak sampai dengan mengambil keputusan yang penting, sebab ini kaitannya dengan birokrasi," ujar Arif.

Menurutnya, birokrasi tujuannya adalah untuk melayani masyarakat, namun tidak selalu dalam tugas administrasi.

Sehingga mengganti pejabat eselon dengan model robot untuk saat ini, ia menilainya kurang tepat.

"Birokrasi itu orientasinya dengan pelayanan publik, publik itu tidak selalu administratif, tapi juga menyangkut pemerintah yang menyangkut dengan masyarakat," katanya.

"Artinya ini ada soal pikiran, soal tautan batin, tidak bisa disederhanakan dengan model robotik," jelas Arif.

Arif menuturkan, pemerintah perlu menjelaskan maksud dari kebijakannya itu jika memang akan diterapkan.

"Eselon III dan IV ini kan sifatnya teknis administrasi, kalau memang itu menjadi keseriusan dari pemerintah, ini yang akan kita minta penjelasan dari pemerintah," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)