TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sorotan manakala hadir di acara Reuni 212 mengenakan seragam, Senin (2/12/2019).

Reuni 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat tersebut menyedot perhatian beberapa tokoh, termasuk Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan.

Ia mempertanyakan kehadiran Anies Baswedan, yang sebelumnya melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mengimbau Aparatur Sipil Negara tidak menghadiri reuni 212.

"Tapi Pak Anies datang ke situ sebagai Gubernur. Kemudian menggunakan seragam. Selain itu dia pasti nggak sendirian," tutur Tigor saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (2/12/2019).

Tigor membagikan informasi yang ia peroleh, apabila ada ASN yang hadir, maka akan ada sanksi yang diberikan.

Ia menilai seharusnya Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak menghadiri acara reuni tersebut.

Menurutnya, Anies Baswedan harus memberikan contoh yang benar.

"Jadi, ini ini menurut saya nggak jelas. Dia bikin aturan ASN nggak boleh ikut acara reuni 212. Tapi dia sendiri ikut di situ. Hadir memberikan sambutan. Kan itu nggak konsisten," ungkapnya.

Anies Baswedan Diundang Secara Khusus

Sebelumnya, Ketua Reuni Akbar 212, Awit Masyhuri memastikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menghadiri Reuni Akbar 212.

“Iya Pak Anies udah oke (untuk datang). Sudah kita kasih undangan untuk hadir, Insya Allah kalau tidak berhalangan akan hadir,” ujar Awit, Minggu (1/12/2019).

Awit mengatakan, Anies Baswedan dalam reuni akbar itu diagendakan mengisi kata sambutan.

“Iya Pak Anies yang beri kata sambutan, beliau kan tuan rumah,” ungkapnya, dikutip dari Kompas.com.

Lanjut, Awit mengatakan tujuan reuni itu digelar untuk lebih mempererat tali persatuan umat Islam dan persatuan bangsa Indonesia.

Reuni akbar 212 kali ini mengangkat tema penistaan agama yang masih terjadi dalam menyikapinya dan keselamatan negeri di Indonesia.

Sehingga, Awit berharap tidak ada lagi penista agama di Indonesia.

“Tentunya kami doa keselamatan negeri dan kami menyikapi penistaan agama yang masih terjadi di negeri in. Dari 2016 seperti itu, sudah jangan ada penista agama lagi,” kata Awit.

Anies juga mengatakan perayaan Reuni Akbar 212 di Monas, Pemprov DKI Jakarta pun telah memberikan izin.

Terkait hal itu, Anies menjelaskan, sifat Pemprov DKI Jakarta dalam peminjaman Monas adalah pasif.

Pihak yang ingin mengajukan peminjaman Monas harus memberikan proposal.

"Kemudian Pemprov me-review dan dari situ Pemprov memutuskan apakah meminjamkan atau tidak. Itu prosesnya selalu begitu," ucap Anies, Jumat (22/11/2019).

Pemberian izin ini disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima Daerah Militer Mayjen Eko Margiyono, Kepala Polisi Daerah Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Kejaksaan Tinggi Warih Sadono dalam rapat tersebut.

Sambutan dari Anies Baswedan

Anies Baswedan diberitakan sempat mengoreksi kalimatnya.

Awalnya ia mengatakan jamaah yang hadir reuni 212 berjumlah sekira ratusan ribu.

Kemudian Gubernur DKI tersebut mengoreksinya.

"Jutaan jumlahnya ya? Jutaan tuh katanya," ucap Anies.

Ia menambahkah persatuan Indonesia tercermin dari acara reuni 212 di Monas tersebut.

"Semua yang berada di tempat ini adalah cermin persatuan Indonesia. Karena itu kita sering kali mendorong, mengangkat, dan mengatakan kita beragam," tuturnya saat memberi sambutan.

Kemudian, Anies menyoroti soal keadilan.

Menurutnya, keadilan tidak mungkin tercipta tanpa adanya persatuan.

"Keadilan menjadi penting kalau kita ingin mempertahankan terus apa yang sudah di bangun oleh para pendiri republik ini," tegas Anies.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)