TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana yang berkembang belakangan ini tentang amandemen konstitusi, GBHN, dan perpanjangan masa jabatan presiden sebaiknya segera dihentikan.

Sebab, hal itu bisa membuka kotak pandora yang menyulitkan Indonesia.

Penegasan ini disampaikan Ketua Korbid Galsus (Penggalangan Khusus) DPP Partai Golkar Rizal Mallarangeng dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/12/2019).

“Kita sekarang butuh stabilitas, percepatan pembangunan ekonomi, dan peningkatan pendidikan. Bukan diskusi mubazir yang pada ujungnya bisa merombak warisan reformasi yang sudah berjalan baik selama ini," ujarnya.

Baca: Usulan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Itu Cari Muka dan Jerumuskan Saya

Rizal juga menegaskan bahwa Partai Golkar sejak awal sudah bersikap seperti itu.

“Golkar yang sekarang adalah anak kandung reformasi. Karena itu, sejak wacana itu dimunculkan beberapa bulan silam, sikap kami selalu jelas dan tegas," katanya.

Prinsip reformasi dan demokrasi, menurut Rizal, juga tercermin dalam pengelolaan dinamika internal partai hingga penyelenggaraan Munas yang akan berlangsung 3-6 Desember ini.

“Lihat saja, Munas Golkar akan berjalan damai dan demokratis. Ada perdebatan dan dinamika, tapi pada akhirnya semua akan taat pada asas dan aturan partai," jelasnya.

“Kami sudah belajar dari konflik masa lalu. Kita tidak ingin terpecah lagi. Semua pihak kini sepakat, demokrasi adalah jalan terbaik, baik dalam konteks partai maupun dalam konteks negara yang lebih besar," lanjutnya.