TRIBUNNEWS.COM - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab memberikan sambutan pada Reuni Akbar 212, yang digelar di Monumen Nasional (Monas) pada hari ini, Senin (2/12/2019).

Habib Rizieq Shihab tidak bisa menghadiri reuni tersebut secara langsung, sehingga ia menyampaikan sambutannya itu dalam sebuah tayangan video.

Pimpinan FPI itu menyebut tidak bisa pulang ke Indonesia, karena mendapatkan pencekalan dari pemerintah Arab Saudi.

Pencekalan tersebut menurutnya karena alasan keamanan, dan atas perintah pemerintah Indonesia.

"Pertanyaannya, kenapa saya belum bisa pulang sampai hari ini? Karena saya masih dicekal oleh pemerintah Saudi Arabia,

dengan alasan keamanan atas permintaan pemerintah Indonesia," jelas Habib Rizieq, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (2/12/2019).

Oleh sebab itu, Habib Rizieq meminta kepada pemerintah Indonesia untuk berhenti berbohong atas kasus pencekalannya itu.

"Kami minta kepada pemerintah Indonesia untuk stop kebohongan, stop dusta," lanjut Habib Rizieq Shihab.

Ia mengatakan, pemerintah Indonesia tidak perlu lagi melakukan kebohongan kepada seluruh warga Indonesia.

"Tidak perlu lagi ada kebohongan publik di tengah-tengah umat," kata dia.

"Karena bagaimanapun kita menutup bangkai, tentu saja baunya akan tercium dan terendus," ungkapnya.

Sehingga, Habib Rizieq meminta tidak lagi bertanya apa alasan pencekalan itu kepada dirinya.

Namun harus ditanyakan kepada pemerintah Indonesia.

"Jadi kesimpulannya, kenapa saya masih dicekal sampai hari ini, maka jangan ditanyakan kepada saya,

jangan juga ditanyakan pada pemerintah Saudi, tapi tanyakan pada pemerintah Indonesia," ujarnya.

Ia berujar, pemerintah Indonesia tidak hanya membuat pencekalan, namun juga membuat sebuah pengasingan kepada dirinya.

"Yang sudah membuat pencekalan tersebut, bahkan membuat pengasingan dalam kemasan pencekalan," katanya.

Mengenai pernyataan dari pemerintah Indonesia sebelumnya yang menyebut Habib Rizieq tidak melakukan komunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi, ia menyebut itu adalah sebuah kebohongan.

"Saya juga ingin menyampaikan tentang pernyataan kebohongan dari pemerintah Indonesia, kenapa tidak melapor ke KBRI yang ada di Saudi Arabia," kata dia.

Ia mengaku telah menghubungi pihak KBRI saat pertama kali mendapat kabar pencekalan itu.

"Saat terjadi pencekalan, pihak yang pertama kali saya hubungi dan saya beritahukan, adalah pihak otoritas Republik Indonesia," ungkapnya.

Habib Rizieq juga menyebut bahwa Duta Besar Indonesa di Kota Riyadh, telah mengirim perwakilan kepadanya.

"Bahkan, Duta Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Riyadh mengirim utusan secara resmi," ungkap pimpinan FPI ini.

Ia mengatakan, dari pernyataan Duta Besar Arab Saudi yang lama, disampaikan kepada dirinya, sebenarnya mereka ingin memulangkan Habib Rizieq ke Indonesia.

Namun, pihak Dubes Arab Saudi yang lama meminta Habib Rizieq untuk bertanya kepada pemerintah Indonesia sendiri, mengenai alasan pencekalannya itu.

"Sebetulnya kalau kita bisa jujur apa yang sudah dilakukan oleh Duta Besar Arab Saudi yang lama,

beliau menyampaikan setiap saat akan mengembalikan Habib Rizieq ke Indonesia, tetapi silakan anda tanyakan sikap dari pemerintah Indonesia sendiri," kata dia.

Menurut Habib Rizieq, pernyataan dubes lama Arab Saudi itu sudah cukup menjadi bukti, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemerintah Indonesia mengenai pencekalannya itu.

"Pernyataan dari dubes Arab Saudi yang lama itu sudah cukup sebagai pernyataan yang luar biasa,

bahwa ada sesuatu dari pemerintah Indonesia sendiri, yang membuat saya masih dicekal sampai saat ini," jelas Habib Rizieq.

Selain itu, Habib Rizieq juga mendapat pernyataan dari dubes Arab Saudi yang baru, bahwa telah terjadi negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi.

"Apalagi dengan pernyataan dari Duta Besar Arab Saudi yang baru, beliau menyatakan bahwa urusan Habib Rizieq di Arab Saudi ini ada negosiasi antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia," ujar Habib Rizieq.

Menurutnya, pernyataan dari dubes lama dan dubes baru Arab Saudi itu, cukup dijadikan sebagai bukti, bahwa ada pencekalan kepada Habib Rizieq Shihab.

"Sebenarnya dua pernyataan dari Duta Besar Arab Saudi itu sudah sebagai pembuktian, lebih dari sekedar kesaksian," ungkapnya.

"Karena kesaksian dari pejabat tinggi pemerintah Arab Saudi, itu sudah cukup menjadi bukti bagi kita," lanjut Habib Rizieq.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah melakukan pencekalan terhadap Habib Rizieq Shihab.

Moeldoko meminta Habib Rizieq tidak menciptakan narasi untuk hal yang tidak pernah dilakukan pemerintah.

Ia menegaskan dirinya telah mengecek langsung ke pihak imigrasi, kementerian luar negeri, dan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan terkait isu pencekalan Rizieq Shihab.

Menurutnya, hasil yang didapat adalah tidak ada pencekalan kepada pimpinan organisasi Front Pembela Islam (FPI) itu.

"Saya sudah cek kemana-mana tidak ada pencekalan itu, saya sudah cek ke Dirjen Imigrasi tidak ada pencekalan," ujar Moeldoko, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (26/11/2019).

Moeldoko meminta Habib Rizieq tidak menuduh pemerintah telah melakukan upaya pencekalan.

"Jangan mengembangkan sesuatu yang memang pemerintah tidak lakukan, kalau memang tercekal ya silakan gitu," jelas Moeldoko.

Ia menyampaikan, hasil dari pengecekan itu diketahui bahwa Habib Rizieq Shihab tidak pernah berkomunikasi dengan pihak KBRI di Arab Saudi sebelumnya.

"Saya sudah cek, selama ini Pak Rizieq tidak pernah berkomunikasi ke kedutaan, saya sudah cek," tegas Moeldoko.

Dirinya menyebut, Habib Rizieq hanya melakukan upaya komunikasi melalui media sosial atas pencekalannya itu.

Mantan Panglima TNI ini menyarankan Rizieq untuk mengadukan masalah itu kepada pihak kedutaan dan tidak melemparkan pernyataan kontroversial di media sosial.

"Tadi Pak Mahfud mengatakan seperti itu, tidak pernah koordinasi dengan kedutaan, hanya di media sosial, sehingga tidak terjadi komunikasi dengan baik," imbuh Moeldoko.

(Tribunnews.com/Nuryanti)