Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyoroti tarif layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang cenderung politis, bukan berdasarkan kriteria ekonomis.

Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin saat membuka Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) di Kempinsky Hotel, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

"Sebagai contoh tarif air bersih yang diberlakukan oleh PDAM Jakarta dan Depok hanya Rp. 7.000 per meter kubiknya, di Bogor bahkan hanya Rp. 4.500 per meter kubiknya. Dengan kondisi ini tidak mengherankan kalau 40% lebih PDAM mengalami kerugian karena tarif yang diberlakukan di bawah nilai full cost recovery (FCR)," kata dia.

Akibatnya, ujar Ma'ruf Amin, kualitas air yang dihasilkan menurun.

Padahal berdasarkan status mutu air sungai di Indonesia yang tersebar di tiap-tiap provinsi, 58 persen kondisi air sungai di Indonesia masuk dalam kategori tercemar sedang dan berat.

"Ini membutuhkan kesungguhan kita bersama untuk menanganinya," ucap Ma'ruf.

Sementara itu, di sisi lain penggunaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di masyarakat terus meningkat.

Tercatat, dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistika (BPS) pada Maret 2019, rumah tangga yang menggunakan AMDK sebagai sumber air minum utama mencapai 38,28%.

Padahal harga AMDK ini mecapai rata-rata Rp 2 juta per meter kubiknya.

"Tarif PDAM per meter kubik di berbagai daerah seringkali tidak ditentukan berdasarkan kriteria ekonomis, tetapi populis, dan kadangkala politis. Tanpa disadari hal ini membebani masyarakat yang harus membeli AMDK sebagai sumber air minum utama dengan harga yang sangat mahal," ungkap Ketua MUI non-aktif ini.