Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas, di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Pada pertemuan tertutup itu, Yaqut menyampaikan harapan ke Ma'ruf Amin, agar lebih fokus menggarap bidang ekonomi syariah dan hukum daripada mengurusi soal radikalisme.

Alasannya, ujar Yaqut, radikalisme dan terorisme telah menjadi domain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Kita minta Pak Wapres untuk konsentrasi atau lebih banyak bicara soal ekonomi syariah dan penegakan hukum dan juga soal kemiskinan. Fungsikan saja itu BNPT sebagai koordinator bagi seluruh institusi yang mendapatkan penugasan untuk penanganan radikalisme itu;" ujar pria yang biasa disapa Gus Yaqut ini.

Selain itu, latar belakang Ma'ruf Amin yang ahli ekonomi jauh lebih tepat untuk menggarap bidang ekonomi syariah.

"Sebenarnya kita berharap beliau lebih banyak bicara soal ekonomi syariah dan hukum daripada soal yang lain seperti radikalisme," ucapnya lagi.

Sebelumnya diketahui, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk menghadiri rapat tertutup membahas strategi menghadapi radikalisme dan terorisme di Istana Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Hasil rapat disepakati, penanganan terorisme dan radikalisme kini berada di bawah koordinasi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang sebelumnya diemban oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, perwakilan Kemenko Polhukam, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius.

"Ini kemudian kita sepakat di BNPT sebagai sentral utama tapi BNPT mengkordinir harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun non pemerintah tapi di bawah komando atau kordinasi langsung Wapres.
Selama ini kan koordonasinya di bawah satu menko, Menko Polhukam," ujar Tito.