Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menegaskan hak menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution maju sebagai Calon Wali Kota Medan pada Pilkada 2020.

Tidak ada larangan menantu, anak atau keluarga presiden untuk maju dalam Pilkada.

"Diskriminatif kalau menantu atau anak presiden tidak dibenarkan ikut kontestasi politik," ujar Indria Samego kepada Tribunnews.com, Rabu (4/12/2019).

Baca: Bobby Nasution Akan Ikut Pilkada 2020, Elite PKS: Kesan Nepotisme Dapat Rusak Citra Jokowi

Terpenting, kata dia, tidak ada yang dilanggar menantu Jokowi dalam proses pencalonannya.

Dia juga mendorong, tidak ada pengistimewaan menantu Jokowi dalam proses pencalonannya.
Artinya sama perlakukannya dengan calon-calon yang lain.

Baca: Bobby Nasution dan Gibran Maju Pilkada 2020, Begini Komentar Politisi Gerindra Andre Rosiade

"Terpenting, tidak ada yang dilanggar oleh menantu Jokowi, atau diistimewakan proses pencalonannya," katanya.

Kata elite PKS

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyoroti langkah menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution mendaftarkan diri maju sebagai Calon Wali Kota Medan pada Pilkada 2020.

Anggota Komisi II DPR RI tersebut mengingatkan agar Bobby Nasution memulai perjalanan politiknya dari bawah sebagai kader.

"Semua berhak ikut kontestasi politik. Tapi sangat baik jika semua proses dimulai dari bawah dan berproses," kata Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Rabu (4/12/2019).

Baca: Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution Maju Pilkada 2020, Begini Tanggapan Pengamat Politik

Menurutnya hal tersebut penting agar tidak ada kesan nepotisme dari publik karena mendapat karpet merah maju menjadi Calon Wali Kota saat Jokowi masih menjadi presiden.

Menurut Mardani, bila Bobby Nasution tetap maju dalam Pilkada Kota Medan 2020 dikhawatirkan hal tersebut dapat merusak citra Jokowi di mata publik.

"Apalagi kesan nepotisme dapat merusak citra Pak Jokowi yang selama ini mampu menjaga keluarga dari urusan politik," jelasnya.

Baca: Respons Moeldoko Sikapi Putra dan Menantu Jokowi Maju Pilkada

"Untuk itu akan sangat baik, jika masuk jadi anggota biasa dan memperjuangkan partai dahulu," ucapnya.

Respons Moeldoko

Keluarga Presiden Jokowi kini menjadi sorotan.

Bahkan ada tudingan dalam periode keduanya sevagai Presiden, Jokowi membangun dinasti politik.

Terutama setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Gibran akan mengikuti jejak Jokowi dengan mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo.

Baca: Tagar Rocky Gerung Hina Presiden Trending di Twitter, Ini Respons Istana

Sementara, Bobby Nasution menjadi bakal calon Wali Kota Medan.

Merespon hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tidak mempermasalahkan Gibran dan Bobby terjun ke dunia politik.

Menurutnya siapapun termasuk keluarga presiden bisa terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri menjadi kepala daerah selama memiliki hak politik.

Baca: Rombongan Jokowi Terjebak Macet Gara-gara Perbaikan Trotoar di Kuningan, Apa Jawaban Anies Baswedan

"Anggapan dinasti politik perlu diluruskan. Ini kan proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Semua orang kan punya hak politik yang sama," ujar Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Moeldoko menegaskan dalam politik, hukumnya semua pihak bisa berpolitik asalkan hak politiknya tidak dicabut.

Baca: Bikin Pangling, Intip Potret Masa Muda Maruf Amin Wakil Presiden Jokowi, Jauh Berbeda?

"Di politik ketentuannya ya itu. Kalau hak politiknya tidak dicabut karena melakukan pelanggaran hukum. Itu boleh-boleh saja. Sekarang pertanyaannya hak politik yang bersangkutan (Gibran dan Bobby) dicabut enggak? Kan tidak," katanya.