Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Perjalanan RUU PKS Menunggu Kepastian RUU KUHP

Yandri Susanto memastikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) akan masuk program legislasi nasional

Perjalanan RUU PKS Menunggu Kepastian RUU KUHP
Fransiskus Adhiyuda/tribunnews.com
Yandri Susanto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR fraksi PAN Yandri Susanto memastikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) akan masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2020.

Kendati demikian, Yandri mengatakan sejatinya penggodokan RUU PKS di tingkat komisi, hanya akan bisa dibahas sebatas peraturan diluar pidana.

Menurutnya, proses pembahasan RUU PKS ini membutuhkan waktu lama lantaran harus menunggu terlebih dahulu kepastian dari sahnya RUU KUHP, sebagai induk dari peraturan pidana yang ada.

"Karena itu amanat periode lalu carry over kita tidak bisa mengelak, akan ada pembicaraan dengan komisi hukum, karena asalnya dari KUHP. Kemarin kita sudah bahas di internal, sejatinya (RUU PKS) ini menunggu KUHP (RUU KUHP), jadi itu yang pidana-pidana induknya jelas," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

"Tapi, kalau kita memulai pembicaraan diluar pidananya tidak apa-apa, misal terminologi kekerasan itu apa, terminologi korban itu apa boleh, judulny apa itu boleh. Tetapi ketika masuk pidananya, wajib hukumnya kita menginduk kepada UU KUHP," imbuhnya.

Yandri menambahkan, pembahasan RUU PKS nantinya bisa dimulai sedari awal ataupun melanjutkan dari periode sebelumnya.

Ia menegaskan RUU PKS akan terus dimatangkan melalui berbagai dialog, dari pihak yang pro maupun kontra.

Sehingga RUU PKS ini dirasa akan memakan waktu lama, disamping masih menunggu kepastian dari sahnya RUU KUHP.

"Itu kan karena carry over kita akan bahas tidak mesti memulai dari carry over tapi bisa dari awal. Misalkan dari judul, naskah akademiknya, kalau PAN terbuka saja, mana yang diributkan PAN siap berdialog dan akan kita undang baik yang pro maupun yang kontra terhadap RUU PKS yang masa lalu," ucapnya.

Sebelumnya kemarin, badan legislasi (Baleg) DPR telah memastikan bahwa RUU PKS akan masuk sebagai Proglenas 2020.

RUU PKS menjadi satu di antara beberapa RUU yang di carry over dari periode sebelumnya, lantaran pembahasannya belum selesai hingga masa jabatan DPR periode lama berakhir.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: chaerul umam
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas