Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Survei Komnas HAM: Publik Tak Yakin Jokowi - Ma'ruf Amin Bisa Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu

Hasilnya, sebanyak 51,7 persen responden tak yakin Jokowi - Ma'ruf Amin mampu menyelesaikan kasus pelangggaran HAM masa lalu terkait kasus penculikan

Survei Komnas HAM: Publik Tak Yakin Jokowi - Ma'ruf Amin Bisa Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dan Sandrayati Moniaga saat menerima audiensi tim advokat Novel Baswedan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM bekerja sama dengan Litbang Kompas merilis hasil survei terkait harapan publik terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hasilnya, sebanyak 51,7 persen responden tak yakin Jokowi - Ma'ruf Amin mampu menyelesaikan kasus pelangggaran HAM masa lalu terkait kasus penculikan aktivis 1998.

Dalam rilis survei tersebut, Komnas HAM bersama Litbang Kompas mengangkat 5 kasus HAM berat masa lalu; yakni Peristiwa 1965, Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Penculikan Aktivis 1997-1998, Penembakan Trisakti-Semanggi 1998, dan Kerusuhan 1998.

Baca: Bertepatan Hari Antikorupsi dan Hari HAM, Polri Diminta Ungkap Kasus Novel Baswedan

Dari survei tersebut diketahui, sebanyak 51,7 persen responden tak yakin Jokowi - Ma'ruf Amin mampu menyelesaikan kasus Penculikan Aktivis 1998. Kemudian, 42,7 persen tak yakin akan penyelesaian kasus Kerusuhan 1998.

Selanjutnya, 42,6 persen tak yakin akan penyelesaian kasus Petrus. Lalu, 41,8 persen tak yakin penyelesaian kasus Penembakan Trisakti-Semanggi 1998. Serta, 40,9 persen tak yakin akan penyelesaian kasus Peristiwa 1965.

"Publik meragukan kemampuan pemerintah Jokowi - Ma'ruf dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu, terutama penculikan aktivis," kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Baca: Komnas HAM: Kondisi Penegakan HAM di Pemerintahan Jokowi Belum Beranjak

Adapun, Anam menyampaikan berdasar hasil survei diketahui ketidakyakinan responden terhadap penyelesaian kasus HAM masa lalu kepada Jokowi - Ma'ruf Amin lantaran adanya hambatan bernuansa politis yakni berkisar 73,9 persen.

Sedangkan, responden yang menilai ragu penyelesaian kasus HAM masa lalu bisa terselesaikan lantaran ketidakmampuan Jokowi - Ma'ruf Amin hanya berkisar 23,6 persen.

"Nuansa politis dianggap sebagai hambatan terbesar pemerintah Jokowi - Ma'ruf menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu," ungkap Anam.

Untuk diketahui survei terkait harapan publik terhadap penyelesaian pelangggaran HAM masa lalu di era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selesai dirampungkan Komnas HAM dan Litbang sejak 15 November 2019.

Metodologi penelitian yang digunakan yakni kualitatif survei dan wawancara tatap muka.

Adapun, responden yang dilibatkan dalam penelitian tersebut yakni sebanyak 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi dengan sampling error kurang dan lebih 2,8 persen.

Responden tersebut merupakan laki-laki dan perempuan dengan proporsi 50:50 dan usia 17 sampai 65 tahun.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas