Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ini Persiapan Polda NTT Respon Permintaan Jokowi Jadikan Labuan Bajo Wisata Super Premium

Hamidin mengaku sudah bertemu Menteri Pariwisata Wishnutama Kusubandio untuk membicarakan upaya menjaga kualitas wisata Labuan Bajo.

Ini Persiapan Polda NTT Respon Permintaan Jokowi Jadikan Labuan Bajo Wisata Super Premium
TRIBUNNEWS/VINCENTIUS JYESTHA
Kapolda NTT Irjen Pol Hamidin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi destinasi wisata super premium ke depannya.

Kapolda NTT Irjen Pol Hamidin berusaha menjawab tantangan presiden dengan menyiapkan sejumlah hal, baik menambah kualitas wisata hingga mengantisipasi dari aspek kejahatan.

Hamidin mengaku sudah bertemu Menteri Pariwisata Wishnutama Kusubandio untuk membicarakan upaya menjaga kualitas wisata Labuan Bajo.

"Pertama terkait isu lingkungan, jadi karena ini destinasi wisata baru maka lingkungan harus terpelihara dengan baik. Kedua, soal wisata laut karena ini paling menarik bagi banyak turis mancanegara tentu harus ada jaminan keamanan bagi turis yang ke Indonesia," ujar Hamidin ketika ditemui di Polda NTT, Kupang, NTT, Rabu (4/12/2019).

"Kita juga memberikan saran masukan. Seperti kita sudah pelajari bahwa ada 54 spot menyelam di Labuan Bajo yang menurut orang-orang terindah di dunia," imbuhnya. 

Baca: Rocky Gerung Sebut Presiden Jokowi Tak Paham Pancasila, Begini Tanggapan Mahfud MD

Sementara untuk mencegah potensi kejahatan yang timbul, ia meminta agar jajarannya memperdalam kemampuan teknis dalam menangani kejahatan transnasional seperti skimming. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja teknis bidang reserse di wilayahnya.

Selain itu, Hamidin menyebut kepolisian juga harus membantu dalam aspek pembangunan ekonomi agar pemerintah daerah mendapatkan pemasukan yang baik.

Mantan Kapolda Sulawesi Selatan tersebut merujuk kepada kejadian di Bali beberapa waktu lalu terkait adanya model paket wisata yang memanipulasi keuntungan. Sehingga menyebabkan tidak adanya pemasukan pada pemda setempat.

"Oleh karena itu kemarin saya katakan kita harus belajar secara mendalam tentang kegiatan-kegiatan yang memungkinkan tindak pidana ekonomi, seperti tindak pidana perbankan. Kita juga harus memperdalam kemampuan untuk TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), mendalami kejahatan yang menggunakan crypto currency, bit coin, sehingga ketika ada kasus seperti itu kita bisa mengungkap," kata Hamidin.

"Dalam rakernis saya juga bilang kemampuan untuk mendeteksi hal ini harus kuat. Kalau perlu anggota-anggota kasat serse ini harus mau belajar membuka dark web. Jadi kita antisipasi dari jauh. Jangan sampai kita sudah kejadian, kita baru minta tolong, siapa yang menolong kalau bukan diri kita sendiri," tandasnya.

Baca: Pengamat: Maju di Pilkada, Menantu Jokowi harus Melalui Proses yang Objektif

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo meminta Labuan Bajo menjadi destinasi wisata super premium. Ia pun meminta pengelolaan wisata Labuan Bajo tidak bercampur dengan destinasi wisata untuk kalangan menengah ke bawah.

"Labuan Bajo ini super premium. Ini hati-hati. Saya sudah ingatkan hati-hati. Jangan sampai campur aduk super premium dengan yang menengah bawah," ujar Jokowi saat membuka Kompas 100 CEO Forum di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Bahkan, Jokowi meminta Menteri Pariwisata Wishnutama Kusubandio memberlakukan sistem kuota bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Labuan Bajo.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas