Feri Amsari Sebut Kedaulatan Menjadi Ditangan Uang jika Pemilihan Presiden Dilakukan oleh MPR
Usulan PBNU untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR menuai kontroversi dari banyak pihak.
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Menurutnya, soal pilpres langsung dan presiden dipilih MPR merupakan sebuah bahan diskusi yang menarik untuk masyarakat untuk dijadikan pilihan.
"Apakah pilpres langsung yang sudah kita lakukan ini betul-betul membawa manfaat atau justru banyak mudharatnya," terang Maman.
Maman Imanulhaq menyatakan jika kebijakan dari NU selalu berdasar atas prinsip fiqih.
"Salah satunya adalah mencegah kerusakan yang besar itu lebih baik daripada menarik manfaat yang belum tentu," jelasnya.
Maman Imanulhaq sebagai pngurus PKB berkewajiban untuk mensosialisasikan terlebih dulu pendapat dari ulama tersebut soal pemilihan presiden oleh MPR.
"Kita masih punya waktu panjang karena amanat reformasi memperkuat presidensil itu artinya tetap pilpres terbuka tentu akan banyak dipilih," ungkap Maman.
Menurutnya, hal tersebut masih menjadi pertimbangan mengingat saat pilpres langsung, euforia sangat besar yang justru menimbulkan ketidakmanfaatan.
Seperti masuk ke isu SARA, serta politik identitas yang kemudian mencuat.
"Tetapi ini menjadi rambu-rambu juga bahwa nilai-nilai yang dilakukan oleh para kyai itu hati-hati."
"Jangan sampai kita pilpres dengan euforia yang besar ternyata mudharat, masuk ke isu sara dan sebagainya, politik identitas itu mencuat," ungkapnya.
Maman Imanulhaq menegaskan jika pihaknya akan terus melontarkan wacana dua pilihan tersebut untuk kemudian dikaji MPR.
"Sekali lagi kita akan terus menggaungkan wacana ini, antara dua kubu ini kita akan mengkaji nanti, termasuk di MPR sehingga nanti pilihannya tetap di rakyat," jelas Maman.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)