TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pencopotan Direktur Utama PT Garuda Indonesia karena terlibat penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton sudah benar adanya.

Namun, ia mengimbau agar kasus pencopotan tersebut bukan jadi skenario untuk memasukkan orang atau pihak yang berjasa dalam Pilpres 2019 lalu ke BUMN.

"Pencopotan dan penggantian Dirut Garuda tersebut jangan sampai bagian dari skenario untuk memasukkan orang-orang yang berjasa di Pilpres masuk BUMN," ujar Ujang, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (7/12/2019).

Baca: Tak Hanya Dirut, Erick Thohir Duga Direksi Garuda yang Lain Terlibat Penyelundupan Harley Davidson

Baca: Komisi III DPR Minta Polisi Ikut Usut Penyelundupan Harley Davidson Dirut Garuda

Apalagi PT Garuda Indonesia sendiri dinilai Ujang memiliki banyak masalah, seperti laporan keuangan yang dimanipulasi.

Oleh karenanya, diperlukan sosok profesional yang mampu mengatasi masalah tersebut.

Dan bukannya sosok yang hanya dimasukkan karena berjasa membantu dalam Pilpres 2019 lalu.

"Jangan sampai kasus pencopotan Dirut Garuda itu menjadi kasus yang dicari-cari untuk menembak kesalahan sang Dirut. (Karena masalah-masalah yang menerpa) Untuk mengatasi persoalan Garuda harus dicari profesional yang mampu mengangkat Garuda dari ambang kehancuran menuju perbaikan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Ari Askhara akibat terlibat penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton.

Barang ilegal tersebut ditemukan oleh Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan di pesawat milik Garuda Indonesia jenis Airbus A300-900.

"Saya akan memberhentikan saudara Direktur Utama Garuda dan tentu proses ini ada prosedurnya," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/11/2019)

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton ini merugikan negara hingga Rp1,5 miliar.

"Kerugian negara mulai dari Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar," ujar Sri Mulyani.

Tanggapan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Menteri BUMN Erick Thohir telah bersikap tegas kejajaran direksi perusahaan pelat merah yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi untuk menanggapi pemecatan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Ari Askhara oleh menteri BUMN.