Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut usulan dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat amandemen terbatas UUD 1945 berasal dari partainya.

Menurutnya usulan tersebut sebagai wujud dedikasi PDIP terhadap bangsa dan negara.

"Itu menjadi usulan dari PDIP amandemen terbatas, tapi kami melihat ini bukan dari sisi manuver politik. Ini sebuah dedikasi PDIP bagi bangsa dan negara," kata Hasto Kristiyanto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (8/12/2019).

Baca: Sambangi Habib Husen di Jember, Hasto Tekankan Pentingnya Merajut Persaudaraan Agar NKRI Tetap Utuh

Dia menegaskan dalam sistem politik bangsa Indonesia keberdaan GBHN sangat diperlukan.

Hasto mencontohkan, Indonesia bisa membangun candi Borobudur, yang memerlukan waktu 100 tahun dalam pengerjaannya, karena pada era itu bangsa ini memiliki haluan negara.

"Masak kemudian dalam era modern, justru kita tidak menempatkan hal yang sangat strategis itu sebagai bagian dari ruang lingkup MPR," ujar Hasto.

Baca: Pesan Megawati Untuk Pimpinan DPRD dari PDI Perjungan: Jangan Mabuk Kekuasaan

Hasto mengatakan polemik amandemen terbatas ini perlu dinilai secara objektif melalui contoh yang paling sederhana, seperti tentang merawat kebersihan lingkungan.

"Sebagian orang masih membuang sampah di sungai, selokan, kita ga bisa merawat lingkungan dengan baik. Lalu juga kita cenderung mengagungkan budaya bangsa-bangsa lain padahal kita merupakan bangsa yang punya rekam jejak peradaban yang luar biasa," ujarnya.

"Itu kan persoalan yang harus dibangun melalui national character building, dan untuk itu perlu haluan negara," kata Hasto Kristiyanto.