PDIP Tegaskan Tidak Akan Usung Mantan Narapidana Korupsi dalam Pilkada 2020

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JEMBER - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak akan mengusung mantan narapidana korupsi dalam Pilkada 2020.

Hasto mengatakan memang setiap warga negara memiliki hak politik yang sama untuk mengikuti kontestasi Pilkada.

Namun, partainya memiliki kebijakan sendiri dalam menentukan orang yang akan diusung dalam Pilkada 2020.

"Tetapi bagi PDIP demi menjaga juga prinsip keadilan, bagi napi Tipikor memang kami tidak calonkan sebagai kebijakan partai, tetapi bukan berarti kami tidak menghormati kesetaraan warga negara," kata Hasto Kristiyanto di kediaman Habib Husen di Jember, Jawa Timur, Minggu (8/12/2019).

Baca: Sambangi Habib Husen di Jember, Hasto Tekankan Pentingnya Merajut Persaudaraan Agar NKRI Tetap Utuh

Hasto Kristiyanto mengatakan Peraturan KPU (PKPU) yang tidak mengatur soal larangan mantan narapidana korupsi mengikuti kontestasi Pilkada merupakan hal yang lumrah diberikan.

Menurutnya jika larangan diberikan terhadap mantan napi korupsi untuk maju Pilkada diatur dalam aturan resmi, hal tersebut justru akan menjadi sebuah diskriminasi.

Baca: Sekjen PDIP Ingatkan Pentingnya Kedisiplinan Guna Menciptakan Bangsa Berprestasi

"Itu cukup dengan kebijakan partai. Bagi kami, karena menjadi pemimpin masyarakat seperti kepala daerah itu punya tanggung jawab untuk membawa kemajuan bagi daerahnya, tentu melekat di dalamnya sebuah rekam jejak yang baik maka kami tidak mencalonkan napi Tipikor," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Sekjen PDIP itu mulanya kembali membahas perlunya kesetaraan hak bagi para mantan napi tindak pidana korupsi (tipikor) untuk mendapatkan tempat dalam tatanan masyarakat.

Namun, dia kembali menegaskan, rekam jejak mantan napi Tipikor, jika diusung PDIP tentu dapat mencederai citra partainya di mata masyarakat.

Baca: Golkar Prioritaskan Kader Internal Maju di Pilkada 2020

Atas pertimbangan tersebut, partai berlambang banteng moncong putih tersebut melalui kebijakannya menetapkan tidak akan mengusung mantan napi Tipikor maju dalam Pilkada 2020.

"Namun dalam konteks kontestasi untuk kepala daerah, karena kami harus melihat rekam jejaknya, kami tidak mencalonkan," kata Hasto Kristiyanto.