TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Deddy Sitorus menjelaskan lima alasan dari PDI-P untuk mengusung calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menjawab pernyataan dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian yang mengatakan majunya Gibran dan Bobby dalam pencalonan wali kota bisa melemahkan kader partai.

Selain itu, menurut Pipin, pencalonan tersebut dikhawatirkan terjadi potensi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk proses pemenangan.

Sehingga, Deddy Sitorus menyebut ada lima alasan PDI-P untuk memutuskan pengusungan calon kepala daerah.

"Apa alasan kita memilih setiap (calon) kepala daerah, setidaknya ada lima," ujar Deddy Sitorus di Studio Menara Kompas, Minggu (8/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Alasan pertama yang diungkapkan Deddy Sitorus adalah karena ada kesukan dari PDI-P kepada bakal calon.

Selain itu, calon yang akan diusung tersebut memiliki kemungkinan memenangkan Pilkada.

"Pertama, kesukaan dan kemungkinan untuk menang," katanya.

Selanjutnya, PDI-P akan melihat rekam jejak dari calon kepala daerah.

"Kedua, kita melihat rekam jejaknya," jelasnya.

Setelah rekam jejak, menurut Deddy, partai akan melihat kapasitas dari calon yang diusung.

"Ketiga, tentu kita melihat bagaimana kapasitasnya," lanjutnya.

Deddy juga mengatakan PDI-P juga melihat bagaimana komunikasi yang telah dijalin oleh calon kepala daerah.

"Lalu kita melihat komunikasinya dengan partai dan dengan rakyat," jelasnya.

"Terakhir, bagaimana politik di sana," lanjut politisi PDI-P ini.

Sehingga dari kelima unsur mekanisme penjaringan PDI-P yang telah diungkapkan itu, ia berujar calon kepala daerah harus memenuhi unsur tersebut.

"Jadi kelima unsur ini harus dipenuhi," ungkapnya.

Sebelumnya, Politisi PKS Pipin Sopian menjawab adanya dugaan dinasti politik dalam pencalonan tersebut, berawal dari tindakan nepotisme.

"Saya kira dinasti politik berawal dari nepotisme," ujar Pipin Sopian.

"Ini sebetulnya sudah terjadi di berbagai daerah sebelum munculnya Bobby dan Gibran," jelas Pipin.

Sehingga menurutnya, jika memang pencalonan tersebut adalah dinasti politik, maka akan merusak sistem demokrasi partai politik.

"Kalau dinasti politik terjadi, akan merusak sistem demokrasi di partai politik," katanya.

"Ini tentu akan melemahkan kader-kader partai yang selama ini sudah membangun karirnya di partai, memberikan pengabdian," jelas Pipin.

Pencalonan Gibran dan Bobby bisa melemahkan kader partai, karena menurutnya, keduanya mempunyai kedekatan dengan Jokowi.

"kemudian dia tiba-tiba masuk karena mempunyai kedekatan dengan presiden," ungkapnya.

Pipin menyebut majunya Gibran dan Bobby tersebut dikhawatirkan ada potensi menggunakan APBN.

"Ini yang harus dipahami, ketika seseorang katakanlah anaknya Pak Jokowi, Gibran maju, maka yang dikhawatirkan potensi penyalahgunaan APBN dalam proses pemenangan," katanya.

"Saya kira ini perlu kehati-hatian, kalau misalnya Pak Jokowi selama ini orangnya menjaga etik, maka saya kira kehati-hatian memberikan pengaruh yang baik," lanjutnya.

Politisi PKS ini mengatakan Gibran dan Bobby mempunyai hak untuk maju sebagai bakal calon wali kota di Pilkada 2020 nanti.

Asalkan, menurut Pipin, keduanya memang memiliki integritas, kapasitas, dan pengalaman untuk maju ke dunia politik.

"Saya setuju kalau ini memang hak, setiap orang boleh dipilih masuk dalam pencalonan," katanya.

"Tapi kalau dia punya integritas, kapasitas, punya pengalaman, kemudian dia tidak menghalalkan segala cara dalam setiap konstetasi itu, saya kira silakan," jelas Pipin.

(Tribunnews.com/Nuryanti)