Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai wajar jika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memiliki dua Wakil Menteri.

Terlebih, menurut Politikus Golkar tersebut, Nadiem Makarim terbilang baru dalam dunia pendidikan.

"Mengingat besarnya tugas Kemendikbud, dimana fungsi Pendidikan Tinggi (Dikti) sekarang digabung ke sana dan pembangunan manusia merupakan prioritas lima tahun kedepan, menurut saya penambahan dua Wamen cukup wajar," ujar Hetifah kepada Tribunnews.com, Selasa (10/12/2019).

Baca: Saat Rocky Gerung Komentari Pentas Drama 3 Menteri Jokowi di Hari Anti Korupsi, Opera Van Norak

Dia mendorong agar Wakil Menteri Pendidikan dan kebudayaan yang dipilih nanti merupakan sosok yang sudah lama bergelut di bidang pendidikan dan paham betul seluk beluk pendidikan di Indonesia.

"Jadi bisa diimbangi, Nadiem menjadi pihak yang visioner dan inovatif mempersiapkan SDM unggul menyambut revolusi industri 4.0, dan wamen yang mengerti realita di lapangan agar visi Nadiem tersebut tidak mengawang-awang dan tetap bisa diimplementasikan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini," jelasnya.

Baca: Main Drama Bareng Nadiem Makarim & Wishnutama, Erick Thohir Jadi Tukang Bakso Sindir Dirut Garuda

Untuk pembagian kerjanya, menurut dia, perlu dikaji lebih mendalam.

Bisa saja Wamendikbud akan dibagi untuk mengurus sekolah negeri dan untuk mengurus sekolah swasta atau berdasarkan fungsi lainnya.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi juga menilai dua wakil menteri untuk mendampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim cukup.

Menurut dia, dua Wamen itu mempunyai tugas untuk mengurusi Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Tinggi (Dikti).

Baca: Peringati Hari Antikorupsi Menteri Erick Thohir Jadi Tukang Bakso dengan Wishnutama & Nadiem Makarim

"Kalau memang dibutuhkan dua, maka baiknya Wamen satunya difokuskan pada urusan Dikti, yang baru saja digabungkan," ujar politikus Demokrat ini kepada Tribunnews.com, Selasa (10/12/2019).

Dia mengusulkan, agar Wamen yang mengurusi Dikti adalah sosok yang punya pengalaman dalam dunia pendidikan tinggi.

Hal tersebut penting agar tidak ada kesan pemilihan Wamen sekedar bagi-bagi kekuasaan saja.

"Yang duduk sebagai Wamen Dikti harus pengalaman dalam pendidikan tinggi juga," jelasnya.

Dede Yusuf kurang sepakat, Wamendikbud untuk mengurus sekolah negeri dan untuk mengurus sekolah swasta.

"Karena kalau swasta dan negeri seolah-olah dikotomi. Di swasta juga ada sekolah hebat, tapi banyak juga yang kurang. Mending semua unit pendidikan jangan dibedakan kebijakan antara negri dengan swasta," katanya.