TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi menuturkan, proses penyelidikan kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton oleh Direksi Garuda Indonesia Airlines (GIA) masih terus didalami.

Ia menuturkan, jika terbukti bersalah Direksi Garuda terancam hukuman minimal 1 tahun penjara.

Hal itu disampaikan Heru saat disinggung perkembangan kasus BUMN bidang transportasi itu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

"Kalau pidana namanya pidana penyelundupan. Ada sanksinya. Ya hukumannya pidana. Tergantung itu kesalahannya. Bisa satu tahun. Kita lihat kesalahannya apa," kata Heru.

Lebih lanjut, ia menuturkan, pihaknya dan auditor Garuda kini sedang melakukan pendalaman lanjutan.

"Ya kita sama-sama dengan komite audit Garuda melakukan pendalaman lanjutan, itu yang kita lakukan sekarang. Jadi mohon bisa sabar menunggu perkembangannya," terang dia.

Sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dinyatakan ‘Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, bisa terjerat pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 5 miliar."

Diberhentikan

Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk mengumumkan pemberhentian empat anggota direksi pada Senin (9/12/2019).

Hal ini menyusul kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda motor Brompton di pesawat Airbus A300-900 neo milik maskapai berpelat merah itu.

Dalam siaran pers yang diterima awak media, Senin (9/12/2019), disebutkan bahwa keempat direktur yang diberhentikan, yaitu Direktur Operasi Garuda Indonesia Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo Dan Pengembangan Usaha Garuda Indonesia Mohammad lqbal, Direktur Teknik Dan Layanan Garuda Indonesia lwan Joeniarto dan Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar.

Baca: Demi Efisiensi, Menteri BUMN Erick Thohir Larang Pemberian Suvenir saat Rapat Umum Pemegang Saham

Baca: Polri Didesak Usut Dugaan KKN di Balik Kasus Penyeludupan Harley dalam Pesawat Garuda

Baca: Gerindra: Dirut yang Baru Harus Bisa Bikin Garuda Indonesia Untung

Baca: Kementerian BUMN: Rudiantara Jadi Dirut Baru PLN

"Pada hari ini, Senin 9 Desember 2019, menindaklanjuti pertemuan Dewan Komisaris dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Garuda Indonesia, Dewan Komisaris Garuda Indonesia sesuai kewenangan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Garuda Indonesia tentang Pemberhentian Sementara Waktu Anggota-Anggota Direksi Garuda Indonesia," tulis Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol dalam keterangannya, Senin (9/12/2019).

Lebih lanjut dijelaskan, guna menjaga kelangsungan operasional sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Garuda Indonesia telah menunjuk Fuad Rizal sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Operasi dan pelaksana tugas direktur Teknik dan Layanan, di samping melaksanakan tugasnya sebagai Plt. Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Kemudian Pikri Ilham Kurniansyah sebagai pelaksana tugas Direktur Human Capital dan pelaksana tugas Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha, di samping melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Niaga.

"Hal ini sampai dengan penetapan secara definitif oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)," jelasnya.

Kemudian, pelaksana tugas tersebut telah menunjuk dan menetapkan pelaksana tugas harian (Plh) untuk bertindak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai bidang masing-masing, yaitu: Capt. Tumpal Manumpak Hutapea sebagai Pejabat Direktur Operasi; Mukhtaris sebagai Pejabat Direktur Teknik dan Layanan; Joseph Dajoe K. Tendean sebagai Pejabat Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha; dan Capt. Aryaperwira Adileksana sebagai Pejabat Direktur Human Capital.

"Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris telah menyampaikan permintaan kepada Direksi Garuda Indonesia agar segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengukuhkan pemberhentian sementara waktu Anggota-anggota Direksi tersebut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Didenda Rp 100 Juta

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan sanksi administratif kepada PT Garuda Indonesia, terkait penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton di pesawat Airbus A300-900 neo milik maskapai berpelat merah itu.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti mengatakan penerapan sanksi itu atas pelanggaran terhadap PM 78 tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan.

Baca: Janji Manis Mantan Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara kepada Karyawan, Kini Hanya Tinggal Kenangan

Baca: Boy Thohir, Kakak Menteri BUMN Erick Thohir Masuk Daftar Orang Terkaya Indonesia, Ini Sosoknya

Baca: Direktur Teknik Garuda Bakal Dicopot Erick Thohir, Kemenhub Minta Segera Ada Penggantinya

"Sanksi admistrasi kepada Garuda, karena melanggar PM 78 Tahun 2017 terkait dengan kesesuaian terhadap flight approval. Dan itu sudah ada di PM kami dan sudah disampaikan kepada Garuda hari ini. Kami menunggu reaksinya," kata Polana di kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Adapun nilai denda yang ditagihkan ke Garuda Indonesia berkisar antara Rp 25 juta-Rp 100 juta

"Iya (diberikan) ke institusi. Denda antara Rp 25 juta sampai Rp 100 juta sesuai PM 78 Tahun 2017," ucapnya.

Kemenhub meminta agar maskapai berpelat itu membayar denda dalam kurun waktu paling lambat tujuh hari.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus penyelundupan komponen Harley-Davidson di pesawat Airbus A330-900 NEO milik maskapai Garuda Indonesia.

Seperti yang diketahui, ada 15 kotak berisi berisi onderdil Harley-Davidson dengan kondisi bekas.

Kejadian ini terungkap ketika pesawat berbadan lebar terbaru dari maskapai pelat merah ini tiba di Indonesia, pada Minggu (17/11/2019).

Pesawat baru tersebut didatangkan dari markas Airbus di Toulouse, Prancis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kasus ini merugikan negara hingga Rp 1,5 miliar.

Selain itu, kasus ini berujung pada pemberhentian Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara.

Menteri BUMN juga berencana merombak jajaran direksi Garuda Indonesia pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) mendatang.(Ria Anatasia)