Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KPU Sambut Baik MK Putus Cepat Uji Materi UU Nomor 10/2016

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi Undang-Undang Pilkada.

KPU Sambut Baik MK Putus Cepat Uji Materi UU Nomor 10/2016
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi Undang-Undang Pilkada.

Alasannya, karena putusan itu keluar sebelum tahapan pendaftaran Pilkada 2020 dimulai. Sehingga KPU masih punya waktu untuk melakukan koreksi, serta menyosialisasikan hasil revisi itu kepada partai politik maupun publik.

"Kami menyambut baik karena putusan ini juga keluarnya sebelum dimulai tahapan pendaftaran. Sehingga kami bisa cepat melakukan koreksi dan menyosialisasikannya. Jadi ini tentu kita sambut baik," terang Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting saat dihubungi, Rabu (11/12/2019).

Evi sepaham jika putusan MK disebut bisa mencegah narapidana kasus korupsi mengurungkan niat mencalonkan diri. Lantaran mereka harus menunggu selama lima tahun ke depan -setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa hukuman inkrah pengadilan- untuk bisa maju kembali pada pemilihan kepala daerah.

Menurutnya putusan ini jadi jalan keluar MK menyudahi polemik yang terjadi selama beberapa waktu ke belakang.

"Iya (setuju), jadi karena diberikan waktu lima tahun itu kan. Bahwa pertimbangannya dia perlu kembali ke masyarakat. Karena sudah beradaptasi, itu kan pertimbangan MK," jelas Evi.

"Ini jalan keluar yang diberikan MK, terhadap polemik yang terjadi selama ini," imbuhnya.

Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi ke MK terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada 5 September 2019.

MK mengeluarkan putusan bernomor 56/PUU-XVII/2019 pada Rabu, 11 Desember 2019.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas