Tanggapan Sejumlah Tokoh Sikapi Keputusan Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim berencana menghapus Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan Assesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai tahun 2021.

Nadiem memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.

Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Nadiem mengungkapkan UN tetap dipertahankan pada 2020 dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan," tutur Nadiem.

Menanggapi pernyataan Nadiem Makarim, sejumlah tokoh pun angkat bicara.

Banyak yang mendukung kebijakan Nadiem, namun tak sedikit yang merasa kurang setuju dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Berikut tanggapan sejumlah tokoh sikapi keputusan Nadiem Makariem yang dikutip Tribunnews dari berbagai sumber.

1. Prof Edy Suandi Hamid - Pengamat Pendidikan

Pengamat pendidikan Prof Edy Suandi Hamid menyayangkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) di tahun 2021.

Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta ini menilai, pendidikan di Indonesia akan berjalan mundur dengan keputusan Nadiem menghapus UN.

"Pendidikan kita akan berjalan mundur, kalau setiap menteri bisa buat kebijakan substantif yang merombak semua yang terdahulu," tegas mantan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) ini kepada Tribunnews.com, Rabu (11/12/2019).

"Menghapus UN? Variasi atau kesenjangan sekolah-sekolah kita sangat tinggi dan kita perlu punya standar yang diupayakan sama," ujar Edy.

Dia menjelaskan, UN dirancang agar variasi yang ada antarsekolah mendekati sama.

Karena itu, tegas dia, jika UN hilang maka potensi variasi atau kesenjangan antarsekolah akan berlanjut.

"UN itu sebagai standarnya. Tapi, jika UN hilang maka potensi variasi beda besar antarsekolah akan lanjut. Ini tentu tidak diinginkan," jelasnya.

Untuk itu pula ia mempertanyakan, apakah keputusan penghapusan UN ini sudah melalui kajian yang mendalam dan menyeluruh?

"Apakah sudah ada kajian? Jangan kebijakan sebesar ini hanya ide seorang dan diputus tanpa kajian mendalam," tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah juga melakukan kajian mendalam atas pengganti UN.

Kajian itu imbuh dia, harus dipublikasi ke publik.

Dengan demikian semua pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan, termasuk guru dan orang tua bisa memahami benar tujuan penggantian UN ke standar pendidikan yang baru.

"Sebelum diganti kaji dulu dan penggantinya juga harus dikaji mendalam. Jangan ide sesaat."

"Bahaya kalau ide yang tanpa kajian mendalam jadi kebijakan nasional," tegasnya.

2. Illiza Sa'aduddin - Anggota Komisi X DPR Fraksi PPP

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin DJamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana Mendikbud tersebut.

"Wacana yang disampaikan menteri kita, Pak Nadiem, kami menyambut baik dan mendorong itu agar ada kajian secara menyeluruh," ungkap Illiza dalam acara 'Sapa Indonesia Akhir Pekan' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV, Sabtu (30/11/2019) lalu.

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR itu menyampaikan, wacana penghapusan UN menjadi kesempatan untuk mengevaluasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), secara menyeluruh.

"Saya melihat ini adalah kesempatan untuk melakukan kajian evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan UNBK ini sendiri," ujarnya.

Pasalnya, menurut Illiza, saat ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan.

Terlebih, jika dibandingkan dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Ketimpangan yang dimaksud meliputi ketimpangan pendidikan hingga kemampuan guru.

"Karena memang kita melihat ketimpangan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kemampuan gurunya sendiri."

"Terjadi ketimpangan yang luar biasa antara wilayah perkotaan dan perdesaan, apalagi 3T," jelas Illiza.

Melihat hal tersebut, menurut Illiza, keberadaan UNBK bukanlah solusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Karena ada ketimpangan ini, keberadaan UNBK sendiri tidak memberikan jawaban baik terhadap kualitas pendidikan itu sendiri," katanya.

Oleh karena itu, Illiza mengatakan pihaknya menyambut baik wacana tersebut.

"Karena memang persoalan pendidikan ini menjadi persoalan utama, bagaimana melahirkan SDM unggul yang diinginkan presiden kita, itu semua berbasis dari pendidikan itu sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Illiza menilai pelaksanaan UNBK pun mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

"Kita melihat dari sisi anggaran juga, pelaksanaan UNBK itu sendiri menghabiskan anggaran yang cukup banyak."

"Jadi artinya ketika bicara tentang pemerataan, SDM, sarana-prasarana, ya mungkin anggaran itu juga meningkatkan kesejahteraan guru," ujarnya.

3. Hetifah Sjaifudin - Wakil Ketua Komisis X DPR RI Fraksi Partai Golkar

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai tepat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional mulai 2021.

Pada 2021, UN akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

"Saya mengapresiasi UN yang akan diubah menjadi Asesmen dan Survei Karakter dan dikembalikan saja sesuai dengan UU Sisdiknas Pasal 57 dan 58," ujar legislator Golkar ini kepada Tribunnews.com, Rabu (11/12/2019).

Menurutnya, selama ini pelaksanaan Ujian Nasional tidak konsisten dengan Kurikulum K-13 yang menekankan cara berpikir dan logika.

“Selama ini UN lebih banyak hafalan. Padahal yang kita perlukan adalah mendidik anak-anak kita untuk mempunyai skill, seperti kemampuan literasi dan numerasi," jelasnya.

Hal itulah menurut Hetifah, menjadi salah satu alasan mengapa nilai PISA kita rendah.

“Karena fokus dan penekanannya salah. Tolak ukur lain seperti sikap juga tidak masuk ke dalam asesmen”, ujarnya.

Lebih lanjut Hetifah mengingatkan, transisi dari sistem yang lama ke yang baru tentu tidak mudah.

Untuk itu pemerintah daerah, sekolah, guru, siswa, dan orangtua murid harus mendapatkan sosialisasi dan pendampingan yang serius dari pemerintah pusat.

“Masih ada waktu 2 tahun. Maksimalkan terutama untuk menyampaikan ke para guru bagaimana metode mengajar yang baik untuk melatih skill-skill yang akan diujikan,” jelasnya.

Hetifah juga menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan benar-benar mempelajari praktik baik dari negara-negara lainnya, salah satunya Tiongkok.

“Tiongkok berhasil mencapai posisi pertama dalam pencapaian PISA, padahal jumlah siswanya sangat besar. Patut dipelajari lebih dalam bagaimana mereka melakukannya,” ucapnya.

4. Unifah - PGRI

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyambut baik upaya itu, dengan catatan proses pembelajaran di kelas oleh guru harus diperhatikan.

"Itu upaya baik itu harus diapresiasi. Kita (PGRI) mengapresiasi itu sebuah cara untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak sesuai dengan kemampuannya," kata Unifah saat dihubungi Tribunnews, Rabu (11/12/2019).

"Yang perlu diperhatikan adalah proses menyiapkan bahwa mutu itu dimulai dengan pembelajaran di kelas. Guru itu harus diperkenalkan apa itu merdeka belajar bagi guru dan siswa," lanjut dia.

Ia menambahkan, perlu ada inovasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru.

"Pemerintah tidak bisa hanya dari jalur konvensional, pelatihan guru-guru. Jadi lebih melibatkan banyak pihak bagaimana guru dapat mengajarkan proses pada 4C itu ( Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation)," jelasnya.

Unifah mengaku, PGRI tidak dilibatkan dalam proses keputusan penggantian ujian nasional itu.

"Enggak, diajak diskusi secara sistematis. Tapi PGRI percaya ini adalah niat baik," ucapnya.

5. Ma'ruf Amin - Wakil Presiden RI

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan kajian untuk mencari standar pendidikan nasional pengganti ujian nasional (UN) terbilang rumit.

Hal tersebut dikatakan Maruf Amin saat disinggung soal wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menghapus UN.

"Itu harus dikaji, dikaji dulu dan tidak mudah," ujar Maruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2019) seperti dikutip TribunJakarta.

Menurutnya penghapusan UN sebagai alat ukur prestasi pendidikan di Indonesia tidak dapat dilakukan dalamwaktu dekat ini sebelum ada program penggantinya.

"Ujian Nasional itu untuk mengukur standarisasi kemampuan anak. Jadi kalau itu nanti ujian nasional dihapus, itu kan harus ada alat ukur standar dari prestasi pendidikan nasional kita. Sekarang kan masih akan ada sampai tahun 2020. Sedang dicari pengganti dari ujian nasional itu," ungkapnya.

Maruf Amin berharap, Kemendikbud dapat mencari formula yang tepat untuk mengganti ujian nasional, tanpa mengesampingkan kualitas pendidikan Indonesia.

"Pemerintah harapkan nanti melalui Kemendikbud akan bisa ditemukan pengganti ujian nasional," ucapnya.

6. Syaiful Huda - Ketua Komisi X DPR RI

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menghapus Ujian Nasional (UN).

Ia hanya menyarankan bahwa kebijakan tersebut harus dipersiapkan dengan matang agar penerapannya tidak gagal.

“Sejak dari awal kita dukung kebijakan itu, tinggal langkah apa saja yang harus disiapkan untuk menuju perubahan ini, kebijakan penghapusan UN."

"Itu yang lebih penting supaya ini tidak menjadi kebijakan parsial dan tidak implementatif di lapangan,” ujar Syaiful Huda saat dihubungi TribunJakarta, Rabu, (11/12/2019).

Syaiful mengatakan bahwa pihaknya akan menanyakan pergantian ujian nasional tersebut kepada Nadiem saat rapat kerja pada Kamis esok, (12/12/2019).

Ia berharap program pengganti UN bisa lebih baik.

“Salah satu yang akan kami tanyakan menyangkut kebijakan penghapusan. Prinsip kita dukung, sangat mendukung."

"Tinggal pasca penghapusan ini apa langkah-langkahnya karena yang kita hadapi ini dunia pendidikan nasional yang problemnya pelik, kompleks."

"Jangan sampai kebijakan ini berhenti sampai di paper saja,” katanya.

Menurut Syaiful, penghapusan UN sudah disuarakan sejak lama.

UN dinilai membuat, siswa, guru, kepala sekolah, hingga bupati atau walikota stress.

“Memang dari segi konten UN ini memang sudah tidak relevan bagi perkembangan zaman."

"Sudah engga relevan, sudah lama. Ini kan sebenarnya isu lama bukan baru seumur jagung."

"Kita dukung karena mas Nadiem mengeksekusi ini,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Srihandriatmo Malau/Whiesa/Rina Ayu Panca Rini)(KompasTV)