Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak

Mimpi Faldo Maldini Kandas

Mahkamah Konstitusi (MK) mengandaskan cita-cita kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu untuk menjadi Calon Gubernur Sumatera Barat

Mimpi Faldo Maldini Kandas
Kolase Tribunnews/ Twitter @FaldoMaldini
Tsamara Amany dan Faldo Maldini 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Mimpi Faldo Maldini menjadi Gubernur Sumatera Barat untuk sementara harus ia kubur dalam-dalam. Mahkamah Konstitusi (MK) mengandaskan cita-cita kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu untuk menjadi Calon Gubernur Sumatera Barat pada Pilkada 2020 mendatang.

MK menolak seluruhnya permohonan uji materi yang diajukan Faldo terkait syarat usia kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

”Mengadili, menolak permohonan para pemohon,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12).

Baca: Saldi Isra Pertanyakan Legal Standing Agus Rahardjo Cs dalam Uji Formil UU Baru KPK di MK

Faldo adalah salah satu pemohon uji materi peraturan tersebut bersama beberapa politikus muda lain seperti Tsamara Amany, juga dari PSI, Dara Adinda Kesuma, serta politikus PKPI Cakra Yudi Putra.

Pada 23 September lalu, Faldo mengatakan menggugat peraturan itu karena dia memang mau maju di pilkada. ”Ya, niatan ada untuk maju Pilgub Sumbar," kata Faldo usai mendaftarkan gugatannya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (23/9) lalu.

Faldo menyoroti pasal 7 UU Pilkada yang mensyaratkan usia minimal untuk maju Pilgub adalah 30 tahun. Menurut Faldo, jika pasal itu tetap berlaku dan dijalankan, maka ia tak bisa mendaftarkan diri maju Pilgub Sumbar 2020.

Sebab, penetapan calon pada 8 Juli 2020 berlangsung satu hari jelang umurnya berganti jadi 30 tahun, sesuai minimal usia dibolehkan maju sebagai gubernur.

Baca: 3 Pimpinan KPK Cs Minta Hakim Konstitusi Tunda Pemberlakuan Undang-Undang Baru KPK

Namun MK akhirnya memutuskan bahwa peraturan soal batas usia untuk maju sebagai gubernur/wakil gubernur tetap sama seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016.

Hakim berpendapat kalau pemohon memiliki kedudukan hukum meski pemohon tidak menjelaskan tegas tentang hak konstitusional yang dirugikan dengan pemberlakuan pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada.

Dalam memutus perkara, hakim kembali mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15/PUU-V/2007 pada 27 November 2007. Pertimbangan tersebut menyatakan kalau batas usia tidak terdapat persoalan karena hal tersebut merupakan kewenangan pembuat Undang-undang.

Baca: MK Putuskan Napi Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada, Syarat Jeda 5 Tahun hingga Harus Ungkap Jati Diri

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Gita Irawan
Editor: Rachmat Hidayat
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas