Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 dikhawatirkan akan memberatkan peserta mandiri kelas III.

Alhasil, Komisi IX DPR meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan mencari jalan agar peserta mandiri kelas III tidak ikut mengalami kenaikkan harga.

Kemudian berdasarkan hasil diskusi antara Kemenkes, BPJS Kesahatan bersama dengan DPR, Kamis (12/12/2019) maka disepakati alternatif memanfaatkan profit atas kenaikan klaim ratio peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan profit dari PBI tersebut yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta mandiri kelas III.

Baca: Menkes Tawarkan 3 Kebijakan Alternatif Tekan Defisit BPJS Kesehatan

“PBI-nya itu kan defisitnya 127 persen, di tahun 2020 dengan adanya kenaikan maka surpis profitnya PBI. Surplus itu dimanfaatkan mensubsidi mandiri kelas tiga. Simple saja,” kata Menkes Terawan saat ditemui di Komisi IX DPR, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).

Keputusan ini diambil karena dinilai yang paling sederhana tidak perlu menimbulkan aturan baru, cukup hanya pembahasan dari dewan direksi BPJS Kesehatan saja.

Kemudian rencananya alternatif pilihan ini bisa langsung direalisasikan awal tahun 2020 mendatang.

“Yang paling penting masyarakat tidak berat dulu,” ucap Terawan.

Jika pilihan ini direalisasikan maka peserta mandiri kelas III tetap membayar Rp 25.500 saja, selisih kenaikan Rp 16.500 akan dibantu oleh BPJS Kesehatan.

Sementara untuk peserta kelas dua akan naik menjadi Rp 110.000 dari besaran saat ini Rp 51.000 dan untuk kelas satu akan naik menjadi Rp 160.000 dari saat ini Rp 80.000.