Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Amandemen UUD 1945

Jimly Asshidiqie: GBHN untuk Memandu Negara

Dia menjelaskan, GBHN tidak ada kaitan dengan perubahan masa jabatan presiden-wakil presiden.

Jimly Asshidiqie: GBHN untuk Memandu Negara
Fitri Wulandari/Tribunnews.com
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, saat ditemui di Balai Sarwono, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, mendukung wacana penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut dia, GBHN dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk menjalankan negara.

"Saya setuju dengan GBHN," kata dia, di acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP 2019 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Dia menjelaskan, GBHN tidak ada kaitan dengan perubahan masa jabatan presiden-wakil presiden.

Baca: Jimmly Asshiddiqie Sebut Perubahan Masa Jabatan Presiden Hanya Sebatas Wacana

"GBHN tidak ada hubungan dengan presidentialis (sistem presidential,-red). Tidak ada kaitan sistem presidential," kata dia.

Dia mempertanyakan soal sejumlah pihak mempertanyakan wacana memunculkan GBHN.

Padahal, kata dia, GBHN tidak jauh berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang dicanangkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca: CSIS Nilai Tak Ada Urgensi Menghidupkan Kembali GBHN

"Dengan sistem sekarang kan ada RPJP 20 tahun. Kalau GBHN menggangu presidentialism, kenapa RPJP tidak? Kan yang bikin zaman Susilo Bambang Yudhoyono," kata dia.

Adanya GBHN membuat siapapun kepala negara, dia melanjutkan, akan mengacu pada panduan tersebut. Meskipun, masing-masing kepala negara mempunyai ide membangun negara.

"Boleh presiden mempunyai ide, ada prinsip umum. (GBHN,-red) supaya ada kesinambungan," kata dia.

Nantinya, dia menambahkan, pembangunan di tingkat nasional akan diteruskan hingga ke tingkat daerah.

"Kalau tidak 550 kabupaten/kota kacau, tidak terintegrasi pembangunan. Apalagi budaya politik itu feodal. Tidak ada kesinambungan pembangunan tidak ada konsistensi. GBHN memandu seluruh itu," tambahnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas