Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

PKS Dorong Revisi UU untuk Perkuat Putusan MK Soal Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada

Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

PKS Dorong Revisi UU untuk Perkuat Putusan MK Soal Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada
Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV
Mardani Ali Sera 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Putusan MK menyebutkan, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

"Keputusan MK final dan mengikat. Untuk saat ini baik KPU maupun DPR mesti mengikuti," ujar Ketua DPP PKS ini kepada Tribunnews.com, Minggu (15/12/2019).

Untuk itu dia mendorong, segera dilakukan revisi UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 pascaputusan MK.

Menurut dia, untuk mewujudkan harapan masyarakat berupa memiliki pemimpin yang bebas dari kasus korupsi dan berintegritas, maka putusan MK itu harus diatur di dalam sebuah UU.

"Ke depan, DPR berhak mengajukan kembali norma hukum yg menguatkan keputusan MK. Misal jika sudah lima tahun masih ada kasus mantan terpidana korupsi terpilih dan kembali korupsi bisa dikuatkan pasal ini. Intinya ruang publik diatas hak individu," tegasnya.

Ini Tantangan Parpol

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menjadi tantangan bagi partai politik untuk menyeleksi calon kepala daerah yang bersih dari korupsi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas kepada Tribunnews.com, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

"Saya memaknai ini sebagai tantangan buat partai politik utamanya, untuk menyeleksi calon yang memang bersih dari korupsi," ujar pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas