Hal itu disampaikan Sandiaga Uno menanggapi kabar yang menyebut Erick Thohir menawarinya kursi bos BUMN yang bergerak di bidang asuransi.

Sandiaga mengatakan, dirinya tidak mungkin masuk dalam BUMN karena berstatus sebagai kader Partai Gerindra.

"Tentunya BUMN itu harus bebas dari benturan kepentingan, harus bebas dari kepentigan yang mungkin bisa dianggap sebagai kepentingan partai-partai," kata Sandiaga yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu.

Baca: Ini Respons Sandiaga Uno Soal Aksi Pegawai Honorer Mencemplung Bareng ke Selokan di Jelambar

Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga Uno turut mengomentari kasus perusahaan asuransi Jiwasraya. Ia meminta kasus itu segera diselesaikan sambil berharap kasus serupa tidak terulang.

"Jangan sampai ini menjadi trigger terhadap bubble yang nanti akan menjadi tantangan utama pada 2020 karena sistem keuangan kita sangat bergantung pada stabilitas moneter kita" kata Sandiaga Uno.

Ia pun meyakini bahwa masih banyak sosok profesional lainnya yang mampu mengisi posisi bos BUMN di bidang asuransi, termasuk Jiwasraya

"Saya waktu debat pilpres bilang saya pernah bertemu dengan aktuaria-aktuaria profesional di bidang asuransi itu di Hong Kong, di Singapura, mereka banyak dan siap ditarik di Indonesia," kata Sandiaga.

Masalah Jiwasraya bermula ketika perusahaan menunda pembayaran klaim produk asuransi Saving Plan sebesar Rp 802 miliar pada Oktober 2018.

Baca: Erick Thohir Rombak Jajaran BUMN, Andre Rosiade: Saya Rasa Beliau Punya Target dari Presiden

Produk ini disalurkan melalui beberapa bank seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank KEB Hana, PT Bank Victoria Tbk, dan PT Bank Standard Chartered Indonesia.

Dalam surat yang beredar kala itu, Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan untuk pembayaran masih diproses. Perusahaan pun menawarkan pemegang polis untuk memperpanjang jatuh tempo (rollover) hingga satu tahun berikutnya.

Selang setahun, masalah bertambah. Jiwasraya menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa perusahaan butuh dana Rp 32,98 triliun. Ini demi memperbaiki permodalan sesuai ketentuan minimal yang diatur OJK atau risk based capital (RBC) 120 persen.

Adapun Erick Thohir sempat menyebut Sandiaga Uno cocok mengurus dana pensiun ketika keduanya diundang dalam acara "Mata Najwa".

"Salah satu expertise dari Sandi kan di (bidang) keuangan. Saya rasa ke depan bagaimana saya juga dapat advice mengenai dana pensiun yang mungkin ini akan menjadi suatu challenge yang sangat berat ke depan karena, kembali, sistem pengelolaannya yang menurut saya belum baik," kata Erick dikutip dari tayangan "Mata Najwa".