TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) terkait persiapan pemindahan ibu kota, Senin (16/12/2019).

Jokowi menegaskan, persiapan pemindahan ibu kota itu agar tidak dinilai sebagai perpindahan kantor semata.

Terkait pemindahan ibu kota nanti, Jokowi menerangkan hal tersebut dilakukan sebagai usaha percepatan transformasi ekonomi.

Ia menekankan pemerintah harus belajar dari pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya.

"Tapi ibu kotanya menjadi kota yang mahal. Ini jangan kemudian sepi, jangan. Kemudian yang menghuni hanya pegawai pemerintah plus diplomat, ini juga tidak," kata Jokowi yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/12/2019).

Orang nomor satu di Indonesia itu lantas mengingatkan agar perpindahan ibu kota ini dirancang sebagai perpindahan basis ekonomi menuju smart economy.

"Perpindahan ibu kota sebagai penanda negara Indonesia telah melakukan transformasi ekonomi ke smart economy, dengan membangun klaster-klaster pendidikan, riset dan inovasi," tuturnya.

Perpindahan Ibu Kota sebagai Perubahan Budaya

Jokowi menuturkan dengan pemindahan ibu kota, ia ingin menandai perubahan budaya dan sistem kerja.

"Bukan sekadar pindah lokasi. Tetapi kami ingin ada sebuah transformasi," tutur Jokowi dalam YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/12/2019).

Transformasi tersebut di antaranya, pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan perpindahan basis ekonomi.

Ia mengimbau sistem yang dibutuhkan harus teraplikasi dengan baik, sebelum pindah ke ibu kota pindah ke Kalimantan.

Jokowi Blusukan

Dikutip dari Kompas.com, Jokowi melakukan blusukan di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur , Selasa (17/12/2019).

Jokowi dijadwalkan berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sekitar pukul 07.30 WIB.

Agenda Jokowi di Kalimantan Timur di antaranya meresmikan Jalan Tol Blaikpapan-Samarinda.

Kemudian Jokowi dan rombongan menuju lokasi ibu kota baru Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Menurut Jokowi, luas lahan ibu kota baru sangat besar dan akan dibagi beberapa klaster, dari pemerintahan, pusat kesehatan, hingga pusat inovasi seperti layaknya Silicon Valley.

"Titik yang pertama kali harus ditentukan yaitu klaster pemerintahan artinya istana ada di situ, kementerian-kementerian ada di situ, ini penting," ujar Jokowi.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)