Kepala BPS Dr Suhariyanto: Sensus Penduduk 2020 Gabungan Antara Cara Konvensional dan Online
Perhelatan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali itu memerlukan dana tidak sedikit karena melibatkan ribuan petugas.
Editor: Rachmat Hidayat
Sebanyak 82 pertanyaan diajukan untuk kepentingan proyeksi hingga 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka. Kalau kita tidak tahu dari sekarang, nanti pada 2045 jumlah penduduk Indonesia mencapai sekira 319 juta. Apa kita siap sediakan pangan, sekolah, dan lain-lan?"
Perlu dana berapa untuk sensus?
Anggaran sensus total Rp 4 triliun. Petugas lapangan akan direkrut 390 ribu orang di seluruh Indonesia. Jumlah petugas itu nggak ada apa‑apanya dibanding China, yang mencapai 1 juta orang.
Kami sifatnya open, siapa saja boleh, namun ada syarat‑syarat khusus. Mereka akan dilatih dalam melakukan metode door to door, harus paham data dan statistik. Pada 2030 saya punya mimpi budget sensus bisa turun. Bisa seperti Korea, sudah tidak pakai metode door to door.
Baca: BPS Bersiap Catat Sensus Penduduk 2020 Bersama 54 Negara, Beda dari Sensus 2010
Di Australia sudah melalui online tapi masih ditambah door to door. Sistem dibangun setahun belakangan, kami menggandeng Kemenkominfo kemudian dapat pendampingan Australia Bureu Statistic.
Metode door to door apakah memang ongkosnya lebih mahal?
Iya pelatihan petugas mahal sekali. Saya ambil contoh Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kami harus ke Batam dulu, kalau nggak ada pesawat naik kapal selama 10 jam. Biaya pelatihan besar sekali.
Untuk validitas sensus, apa yang akan dilakukan BPS?
Seperti saya bilang ketika mau mengumpulkan data manual harus mengacu pada ketentuan PBB. Untuk menghitung pengangguran misalnya ada petunjuk dari ILO (Organisasi Buruh Internasional).
Kemudian ketika BPS merilis daya beli tidak melenggang begitu saja. Ada forum masyarakat statistik anggotanya 23, Ketuanya Prof Busyanul Arifin, dan dimonitor terus‑terusan.
Baca: UMP 34 Provinsi Naik 8,51 Persen Mulai 2020, Ini Daftar Lengkapnya
IMF (Dana Moneter Internasional) juga datang setahun sekali mengecek semua. Kami menerima masukan dan kritik dari semua pihak. Mengungkapkan sesuatu yang baik dikritik, mengeluarkan data jelek juga dikritik. Saya yakin yang dikerjakan betul. Presiden sama sekali nggak pernah marah terkait data BPS.
Kalau data mengenai neraca perdagangan minus, beliau minta penjelasan apa yang buruk. Saya harus mengurai satu‑satu. Beliau mencatat untuk mengingatkan menteri. Masalah sensitif kalau tidak diangkat dan tidak dibicarakan apa jadinya negara ini. Kritikan boleh saja.
