TRIBUNNEWS.COM - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menyampaikan beberapa hal tentang refleksi PPATK selama periode 2019, Jumat (13/12/2019).

Bertempat di kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Kiagus banyak menekankan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal yang paling menarik, Kiagus menyebutkan bahwa PPATK menemukan dugaan TPPU kepala daerah.

Ia menyatakan bahwa kepala daerah itu menaruh uangnya di luar negeri.

Temuan PPATK menyebut, ada kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri.

Setelah PPATK mempublikasikan temuannya tersebut, timbulah pro kontra. Ada yang menyebutkan seharusnya PPATK  tidak menyiarkan temuannya ke publik.

Namun juga tak sedikit yang mengapresiasi kerja PPATK yang berhasil menemukan rekening kasino milik kepala daerah.

Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto mengaku prihatin degan temuan dari pihak PPATK. Menurutnya, temuan tersebut tidak boleh diremehkan.

Baca: Soal Wacana Edhy Prabowo Ekspor Benih Lobster, Jokowi: Jangan Awur-awuran Semua Diekspor

"Menurut saya ini menjadi temuan yang sangat serius," ujar Didik dikutip dari channel YouTube KompasTV, Selasa (17/12/2019).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan pemerintah wajib menangani masalah ini secara tuntas.

Didik menilai kepala daerah yang diduga melakukan penyimpanan uang di kasino luar negeri bisa menciderai kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat.

Menurutnya kepala daerah yang sudah dipilih oleh mereka (masyarakat) diharapkan bisa memberikan hal terbaik, justru melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh undang-undang.

"Masyarakat sudah memberikan mandatnya kepada kepala daerah, yang sudah memilih mereka"