Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota, Inosentius Samsul: Harus Punya Dasar Hukum yang Kuat

Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Badan Keahlian DPR, Inosentius Samsul mengatakan rencana pengalihan ibu kota negara harus memiliki payung hukum.

Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Ifa Nabila
zoom-in Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota, Inosentius Samsul: Harus Punya Dasar Hukum yang Kuat
YouTube metrotvnews
Ketua Tim Kajian Pindah Ibu Kota Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul 

"Ini kan baru sampai gagasan desain, yang harus diperkaya, dikembangkan sampai menjadi detail desain," terang Danis.

"Ini yang akan dilaksanakan mulai dari Januari sampai kira-kira bulan April atau Mei di tahun 2020."

"Kemudian nanti masing-masing detail desain, terutama yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air bersih, bendungan, dan sebagainya itu akan menjadi prioritas," tambahnya.

Danis juga menjelaskan nantinya desain resmi untuk ibu kota negara baru akan berdasarkan kombinasi dari ketiga juara sayembara yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Nantinya hasil desain juara pertama hingga ke tiga yang akan diambil dan dikombinasikan.

Meski demikian, Danis tak memungkiri akan membutuhkan bantuan dari pihak luar maupun internasional agar mendapatkan desain tata kota yang terbaik.

"Rencananya akan dikombinasi dari Juara satu, dua, dan tiga," terang Danis.

Berita Rekomendasi

"Jadi kita harapkan dari kombinasi itu akan mendapatkan atau menghasilkan gagasan yang lebih baik lagi."

"Sekaligus juga pada Januari nanti sampai April gagasan tersebut akan kami kombinasikan lagi dengan beberapa pendapat katakanlah bila nanti diperlukan dari pihak-pihak luar atau internasional," imbuhnya.

Para pemenang dari lima peserta terbaik akan diumumkan pada Senin (23/12/2019).

Danis menuturkan hasil final pemenang sayembara merupakan keputusan resmi dari dewan juri yang berjumlah 13 orang dan terdiri dari berbagai kalangan.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dalam hal ini tidak ikut mengambil keputusan mengenai pemilihan pemenang sayembara.

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas