TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Manilka Research & Consultant, Herzaky Mahendra Putra menilai pemerintah seharusnya fokus terhadap nasabah terkait kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya sebesar Rp 12,4 triliun untuk klaim produk JS Saving Plan.

Herzaky mengatakan pemerintah belum terdengar mengeluarkan satu pun statemen untuk menenangkan nasabah.

Baca: Jiwasraya Disebut Belum Sampaikan Laporan Keuangan 2018 ke OJK

Sampai dengan saat ini, belum ada penjelasan resmi mengenai masa depan dana nasabah yang tertahan di Jiwasraya.

"Padahal, ada lima juta lebih nasabah yang dimiliki Jiwasraya. Ini lima juta isinya manusia semua. Namanya sudah jatuh tempo, tentu ekspektasinya bisa segera mencairkan dananya," ucap Herzaky dalam keterangannya, Senin (30/12/2019).

Herzaky menyarankan kepada Pemerintah agar mencari solusi bagaimana jika ada yang ingin mencairkan dananya, apa opsi penyelesaian terbaik yang bakal ditempuh pemerintah, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

"Sayangnya, ada kecenderungan pemerintah menggeser isu utamanya dengan cara menyalahkan pihak lain. Tepatnya, menyalahkan pemerintah masa lalu," tukas Herzaky.

Merzaky menyarankan seharusnya Presiden Joko Widodo menegur keras para pembantunya yang sibuk menyebar narasi menyalahkan pemerintahan masa lalu terkait isu Jiwasraya ini.

Baca: Pimpinan DPR: Secara Informal 3 Fraksi Ajukan Pembentukan Pansus Jiwasraya

"Ini pembusukan pemerintahan dari dalam namanya. Mengesankan Jokowi sebagai sosok pemimpin yang senangnya menyalahkan masa lalu. Bisa menjadi bahan ketawaan publik ini. Menyalahkan ke 10, bahkan 13 tahun lalu, atas apa yang terjadi baru-baru ini," ucapnya.

"Kita percaya, Presiden Joko Widodo bakal menunjukkan kepemimpinannya yang tegas dan tidak pandang bulu dalam penyelesaian kasus ini, bukan malah sibuk menyalahkan pihak lain," kata Herzaky.