Menanti Gebrakan Ahok di Pertamina
Pengembangan kawasan tersebut diyakini bisa membantu untuk mengurangi impor BBM secara signifikan.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina. Gebrakan sang newsmaker ini diharapkan menjadikan Pertamina perusahaan kelas dunia, dinantikan.
"Saya yakin dengan kekompakan serta kerja sama, serta ridho Tuhan bisa membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia. Selamat ulang tahun Pertamina,” tulis Ahok di akun Twitter pribadinya, @basuki_btp.
Baca: Kaleidoskop 2019, Kisah Ahok Kehilangan Masa Muda, Suami Puput Nastiti Rela Tak Sekolah Demi Bekerja
Hal itu diutarakan Ahok setelah resmi menjabat sebagai komisaris utama Pertamina pada 25 November 2019 lalu. Ahok lagi-lagi menjadi sorotan utama. Pro dan kontra ramai di sosial media.
Ada dukungan dan penolakan disaat yang bersama. Respon positif karena Ahok dinilai dapat membenahi internal Pertamina, termasuk mengurangi impor migas dan menekan praktik korupsi di sektor migas.
Sebagai Komisaris Utama Pertamina Ahok berwenang mengawasi kinerja internal direksi, tidak sampai ke kebijakan bisnis. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, figur pendobrak dibutuhkan di BUMN.
"Kami perlu figur pendobrak supaya sesuai target. Toh beliau itu komisaris utama. Kan direksinya yang day to day. Tapi (Ahok) yang menjaga," ujarnya Jumat (22/11) November tahun lalu.
Baca: Dirut Pertamina, Nicke Widyawati Jelaskan Program B30 Untuk Kurangi Impor Minyak: Kita Harus Mampu
Usai ditunjuk sebagai komisaris utama, Presiden Jokowi memberikan instruksi untuk mengawal pembangunan kilang minyak kepada Ahok. Misi utamanya adalah mengurangi defisit transaksi perdagangan dan defisit perdagangan, utamanya berkaitan dengan impor migas.
Baca: Konsumsi Harian Pertamax Turbo Melejit Naik 36 Persen
“Juga pembangunan kilang minyak, harus. Udah 34 tahun gak bisa bangun, kebangeten. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya,” kata Jokowi usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Selain urusan kilang, Jokowi juga menyinggung soal implementasi biodiesel B20 dan B30 untuk mengurangi impor migas.“Kedua, penggunaan B30 yang dimulai Januari awal juga agar betul-betul dilaksanakan dan dikawal, sehingga bisa menurunkan impor minyak,” imbuh Jokowi.
Ahok telah menyiapkan strategi. Salah satunya pengembangan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
“Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM),” katanya melalui akun Instagram, Minggu, 22 Desember 2019.
Pengembangan kawasan tersebut diyakini bisa membantu untuk mengurangi impor BBM secara signifikan. TPPI juga akan menjadi tumpuan produk turunan petrokomia dan Migas.
“Pengembangan ini dapat membantu mengurangi impor bahan baku agar negara tidak mengalami defisit kembali,” ujarnya.
Ahok melakukan pendekatan persuasif mengajak semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar untuk membantu menjaga uang negara.“Selain itu, saya menghimbau untuk semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar yang diberikan. Mari bantu kami untuk menjaga uang negara demi kesejahteraan negara,” ujar Ahok.