Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada malam pergantian tahun menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Selain menyebabkan 4 orang meninggal dunia (versi Pemprov DKI) , banjir juga menyebabkan 19 ribu warga Jakarta mengungsi.

Fraksi PDIP DPRD Jakarta menilai bahwa dampak guyuran hujan deras dapat diminimalisir bila Gubernur Jakarta Anies Baswedan benar-benar menjalankan program penanggulangan banjir.

"Hal ini menjadi renungan kita bersama bahwa janji kampanye terkait banjir di Jakarta bukanlah janji yang mudah untuk dipenuhi, diperlukan pemimpin dengan aksi kongkrit yang nyata, bukan sekadar solusi yang bersifat pendekatan kata-kata, bahwa janji politik juga harus disertai dengan solusi yang realistis dan terukur, " ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta, Gembong Warsono, Rabu, (1/1/2020).

Ia mengatakan bahwa selama dua tahun ini, tidak ada eksekusi program penanggulangan banjir yang kongkrit dari Anies. Termasuk di dalamnya program normalisasi sungai.

"Program normalisasi seakan hanya menjadi narasi fiksi tanpa ada eksekusi yang nyata hingga saat ini," katanya.

Program sodetan kali Ciliwung yang digagas pemerintah pusat menurut Gembong tidak berjalan lancar. Karena, masalah pembebasan lahan yang tak kunjung diselesaikan Pemprov DKI.

"Pak Gubernur harus benar-benar mengerti masalah banjir di Jakarta, perlu ada pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien bukan hanya sekedar enak dipandang, Fraksi PDI Perjuangan merasa bahwa program yang dilakukan selama ini hanya fokus kemasalah estetika atau beautifikasi tanpa memikirkan fungsi dan manfaat, " katanya.

Fraksi PDIP menurut Gembong menilai bahwa Pemprov DKI tidak memprioritaskan langkah-langkah preventif dalam menanggulangi banjir.

Selain menangani korban yang sudah menjadi kewajiban Pemprov, Anies juga menurut Gembong harus menyusun langkah preventif sehingga banjir yang menerjang tidak semakin parah.

"Terkait dengan banjir besar yang terjadi di berbagai wilayah di DKI Jakarta sejak Rabu dini hari hingga saat ini, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar seluruh jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang seharusnya sudah dirampungnkan selama dua tahun ini, " katanya.

Gembong mengatakan perlu adanya pemetaan masalah dan solusi yang lebih baik lagi terkait banjir di Jakarta. Fraksi PDIP menilai program Vertical Drainage yang sangat dibanggakan Anies ternyata tidak menjadi solusi.

"Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan bahwa perlunya adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 silam yang dinilai efektif, dimana jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun, "pungkasnya.