TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) Laksamana Madya TNI (Purn) A Taufiqoerrochman menegaskan pihaknya siap mengawal para nelayan Indonesia yang mencari ikan di Perairan Natuna Kepulauan Riau.

Ia mengatakan juga telah menyampaikan untuk menggeser kapal-kapal ikan nelayan Indonesia di Perairan Natuna Kepulauan Riau yang merasa resah atas masuknya kapal-kapal Cina ke wilayah tersebut.

Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Paripurna Tingkat Menteri yang bertujuan untuk menyatukan dan memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di Perairan Natuna di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Jumat (3/1/2020).

Baca: Menlu Retno: Cina Langgar ZEE Indonesia di Perairan Natuna

"Ya saya sudah sampaikan juga bagaimana kita harus menggeser kapal-kapal ikan kita kesana, itu kan urusan menangkap ikan. Ya apakah mampu nelayan nanti KKP yang mengurus, bukan saya. Tapi saya siap mengawal mereka," kata Taufiqoerrochman.

Ia mengatakan, berdasarkan pantauannya hingga Jumat (3/1/2020) pukul 12.00 WIB tidak ada lagi kapal-kapal Cina di wilayah tersebut.

Baca: Menlu Sampaikan Empat Sikap Tegas Indonesia Atas Kapal-kapal Cina di Perairan Natuna

"Dari pantauan survei kita sekarang tidak ada. jam 12 tadi tidak ada," kata Taufiqoerrochman.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu memang telah mengusir kapal-kapal ikan Cina di wilayah tersebut.

"Kan sudah saya usir, balik lagi, terus kita usir lagi nah itu kita pantau terus beberapa hari ini sudah," kata Taufiqoerrochman.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan empat poin sikap pemerintah Indonesia atas masuknya sejumlah kapal nelayan dan Coast Guard Cina ke Perairan Natuna sejak beberapa hari lalu.

Sikap tersebut disampaikan secara tegas usai Rapat Paripurna Tingkat Menteri yang bertujuan untuk menyatukan dan memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di Perairan Natuna di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Jumat (3/1/2020).

Rapat tersebut dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan dihadiri oleh Panglima TNI Mersekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala Bakamla Laksamana Madya A Taufiqoerrahman, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Baca: 3 Kapal Vietnam Nyaris Ditenggelamkan, Melawan Saat Ditangkap, Dua Kru Ditembak di Pipi dan Kaki

"Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia," kata Retno.

Kedua, Retno menegaskan wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yakni UNCLOS 1982.

Ketiga, Retno menegaskan Tiongkok merupakan salah satu pihak dalam UNCLOS 1982. Oleh karena itu Retno menagaskan Tiongkok wajib untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.

"Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak, yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," tegas Retno.

Baca: Panglima TNI, Menhan, Hingga Menlu Merapat ke Kemenko Polhukam

Selain hal tersebut, Retno juga mengatakan dalam rapat tersebut disepakati pula akan adanya intensifikasi patroli di wilayah Perairan Natuna.

"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," kata Retno.