Tak Bisa Seenaknya China Ganggu Kedaulatan Indonesia
Selain melakukan pencurian ikan, tindakan China tersebut juga melukai persahabatan baik yang selama ini sudah dibangun oleh Indonesia - China.
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -Pemerintah diharapkan bertindak tegas terhadap kapal penangkap ikan milik China yang masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, dengan didampingi kapal Coast Guard China.
Selain melakukan pencurian ikan, tindakan China tersebut juga melukai persahabatan baik yang selama ini sudah dibangun oleh Indonesia - China.
Baca: Mahfud MD: Secara Hukum Internasional, China Tak Berhak Klaim Perairan Natuna
"ZEE punya kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut," Ketua MPR, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, Sabtu (4/1/2020).
"Klaim sepihak China bahwa perairan Natuna merupakan wilayah mereka, sesungguhnya tak punya dasar apapun di PBB. Karena itu pemerintah perlu bertindak tegas, bukan hanya dengan mengirimkan protes diplomatik, melainkan juga melakukan tindakan hukum tegas, seperti misalnya penenggelaman kapal," katanya.
Bamsoet mengingatkan, walaupun China merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, namun bukan berarti mereka bisa seenaknya mengganggu kedaulatan Indonesia. Pemerintah tak boleh lembek.
Baca: Guru Besar UI Sayangkan Sikap Menhan Prabowo
Apalagi Kementerian Luar Negeri China sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka seakan tak peduli apakah Indonesia menerima atau tidak klaim China sebagai pemilik perairan Natuna.
Baca: Konflik Natuna-China, 5 KRI dan 600 Prajurit TNI Siap, Prabowo Diminta Garang : Tenggelamkan!
"Kalau kita lembek, negara manapun akan dengan mudah menginjak-injak harga diri kita. Namun, jika kita berani mengambil sikap tegas, siapapun akan segan dengan Indonesia. Ini rumah kita, jangan biarkan ada maling masuk dan kita hanya tersenyum menikmati dirampok," tegas Bamsoet.
Mengingat kerasnya potensi konfrontasi di perairan Natuna, Mantan Ketua DPR RI ini mendorong pemerintah dan Komisi I DPR RI segera menyusun anggaran untuk menambah kekuatan armada penjaga (coast guard).
Tanpa ditunjang kekuatan dan alutsista yang prima, tak mungkin tentara Indonesia bisa menjaga kedaulatan dengan sempurna.
Baca: Siap Perang, TNI Siagakan 600 Personil di Natuna
"Sebagaimana pepatah Romawi kuno, si vis pacem para bellum, jika kau mendambakan perdamaian bersiaplah menghadari perang. Artinya, kita perlu mempersiapkan kekuatan tempur yang prima agar bisa menghadapi situasi terburuk seperti perang," katanya.
Baca: Pernikahan Ricuh setelah Mempelai Pria Putar Video Perselingkuhan Istri dengan Ipar di Depan Tamu
"Jika kita lembek dan tak punya kekuatan, negara lain dengan mudahnya akan menginjak harga diri kita. Namun jika kita kuat, negara lain akan berpikir berjuta kali untuk berhadapan dengan Indonesia," ia memastikan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.