TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pengiriman 120 nelayan Pantura ke perairan Natuna Utara merupakan bentuk keseriusan pemerintah mengusir kapal penangkap ikan asal China.

Hal tersebut dilakukan guna membuktikan bahwa wilayah yang kini diklaim China tersebut merupakan bagian dari Indonesia.

Baca: Negara Asing Jangan Ganggu Kedaulatan RI

Baca: Berbeda dengan Susi Pudjiastusi, Menteri KKP Tanggapi Santai China Masuk Natuna, Kita Harus Cool

Ia juga berharap, kehadiran nelayan di perairan Natuna dapat berperan serta dalam membela negara.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menerima perwakilan nelayan Pantura di ruang Nakula, Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

"Saudara nanti akan apa namanya selain saudara menggunakan hak saudara sebagai warga negara juga menggunakan kewajiban saudara untuk turut membela negara menunjukkan bahwa ini milik kami," kata Mahfud MD.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menjamin keamanan para nelayan pantura yang akan berlayar di perairan Natuna akan terjaga.

"Saudara akan dilindungi oleh negara tidak akan ada tindakan-tindakan fisik yang mengancam saudara, yang penting sudah nyaman di situ. Negara nanti yang akan mengawal kegiatan saudara di situ," tambah Mahfud.

Mahfud juga mengatakan, pemerintah akan membantu mengurus izin dan memfasilitasi para nelayan tersebut.

Namun, ia belum memastikan kapan waktu para nelayan tersebut dapat melaut di Natuna.

"Intinya pemerintah akan mendukung saudara-saudara untuk ke sana, nanti bagaimana perizinan fasilitas apa yang akan dicarikan oleh pemerintah," jelas Mahfud.