TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengapresiasi sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik di perairan Natuna.

Dalam Rapat Terbatas Kabinet, Senin kemarin (6/1/2020), Presiden Jokowi menegaskan tidak ada tawar menawar atas persoalan Natuna.

"Pernyataan Presiden patut diapresiasi," ujar Hikmahanto, Selasa (7/1/2020).

Dia melihat ada tiga pesan di balik sikap tegas Presiden Jokowi menyikapi polemik di perairan Natuna.

Pertama, dia menjelaskan, bila berkaitan dengan masalah kedaulatan dan hak berdaulat negara maka tidak akan ada satu hal pun yang membuat pemerintah mundur sejengkalpun.

Kedua, pemerintah telah konsisten menjalankan kebijakan menjaga kedaulatan dan hak berdaulat dari waktu ke waktu.

Kebijakan ini menurut dia, dapat dirumuskan sebagai semua negara adalah sahabat sampai titik kepentingan Indonesia diganggu.

"Indonesia akan menghadapinya dengan tetap menjaga persahabatan," jelas Hikmahanto.

Terakhir, kata dia, pemerintah konsisten tidak menganggap adanya klaim Sembilan Garis Putus China dan klaim hak berdaulat atas perairan dari garis tersebut.

Tentu, lanjut dia, harus dipahami klaim sepihak oleh China atas hak berdaulatnya yang memasuki ZEE Natuna Utara tidak akan pernah berakhir. Tidak akan ada solusi permanen agar China menghentikan klaimnya.

Menurut dia, Pemerintah China akan terus berupaya untuk menguasai Natuna Utara secara fisik dengan terus menerus menganjurkan nelayannya menangkap ikan di kawasan tersebut dan Coast Guardnya mengawal.

Bahkan Coast Guard China akan mengusir dan menghalau nelayan-nelayan Indonesia yang melakukan aktivitasnya.

Peningkatan aktivitas nelayan China dan Coast Guard-nya akan sewaktu-waktu meningkat, kata dia, bila terjadi perubahan kepemimpinan di Indonesia.

"Ke depan diharapkan siapapun Presiden maupun menteri yang menjabat akan konsisten dengan kebijakan "tidak ada tawar menawar" bila menghadapi masalah klaim kedaulatan dan hak berdaulat oleh negara tetangga," tegasnya.