Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan saat ini banyak nelayan Indonesia yang siap berangkat ke perairan Natuna untuk mencari ikan.

Mahfud MD mengaku dirinya sudah mendapat pesan dari sejumlah nelayan asal Makssar, Papua, dan Maluku.

"Kita mencari juga kapal-kapal lain di seluruh Nusantara banyak nih ternyata sudah mereka dengar pada Kirim pesan ke sini kami akan bergabung untuk meramaikan Natuna," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).

Baca: Guru Besar UI: Ada Tiga Pesan di Balik Sikap Tegas Presiden Soal Natuna

Ia mengatakan, saat ini Kemenko Polhukam sedang mendata sejumlah nelayan yang bersedia mencari ikan di Perairan Natuna.

Sebelumnya, Mahfud MD pun telah menerima kelompok nelayan di kantornya untuk membicarakan hal tersebut.

Mahfud MD mengatakan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan terkait penyediaan bahan bakar minyak, penampungan ikan, serta pengusaha-pengusaha yang akan menampung di sana.

Baca: Polemik di Natuna, TNI Ungkap China Provokasi Indonesia Agar Langgar Hukum Internasional

"Kita sekarang lagi mempersiapkan misalnya Bagaimana penyediaan minyak, bagaimana penampungan ikan di sana, karena kalau ambil ikan di sana terus pulang dulu kan nanti lama. Kita sedang mempersiapkan pengusaha-pengusaha yang akan menampung disana dan banyak yang sudah daftar insya Allah kalau sudah jalan itu tidak ada masalah," kata Mahfud MD.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan pemerintah akan mengirim 120 nelayan dari wilayah perairan Natuna untuk melaut.

Mahfud menyebut, pengiriman itu dimaksudkan untuk mengisi kegiatan nelayan lokal mencari ikan.

Pengiriman nelayan, kata Mahfid, sebagai upaya pemerintah Indonesia melindungi Natuna dari pihak asing.

Terutama, kapal-kapal ikan dan kapal coast guard Cina di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tersebut sejak sekira 10 Desember 2019 hingga saat ini.

Baca: Sikap Tegas Menlu: Indonesia Tak Akan Akui Klaim China Atas Natuna

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menerima perwakilan nelayan Pantura di ruang Nakula, Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

"Salah satu keputusan ikutan dari situ adalah kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan dan sebagainya di sana," kata Mahfud MD.

Selain mencari ikan, Mahfud berharap para nelayan diminta ikut menjaga Natuna dari serbuan kapal asing.

“Saudara nanti akan, selain saudara menggunakan hak saudara sebagai warga negara, juga menggunakan kewajiban saudara untuk turut membela negara, menunjukkan bahwa ini milik kami,” jelas Mahfud.

Selain itu, Mahfud meminta nelayan tidak perlu khawatir akan keselamatan saat melaut di Natuna.

Karena, pemerintah Indonesia akan meningkatkan keamanan melalui patroli laut dari TNI-Polri.

“Dan saudara akan dilindungi oleh negara tidak akan ada tindakan tindakan fisik yang mengancam saudara. Yang penting saudara nyaman di situ negara nantinya akan mengawal kegiatan saudara di situ,” ucap Mahfud.

Nelayan Pantura

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Riswanto mengaku siap untuk melaut dan turut menjaga perairan Natuna dari pencuri ikan.

Hal itu disampaikanya usai mendapat pengarahan dari Menko Polhukam Mahfud MD bersama ratusan nelayan pantai utara (Pantura) Jawa di ruang Nakula, Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

"Intinya kami siap, bahwasanya Natuna adalah bagian dari NKRI dan kami siap mengisi, siap kami berlayar di laut Natuna dengan apa yang nanti akan menjadi aturan, kami siap mengikuti," kata Riswanto.

Baca: Luhut dan Mahfud MD Janji Selesaikan Omnibus Law Keamanan Laut untuk Back Up Bakamla

Diketahui, Pemerintah akan mengirimkan 120 nelayan Pantura ke Laut Natuna untuk melaut di sana. 
Alasannya, banyak kapal-kapal asal Cina yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Riswanto mengatakan, program melaut ke Natuna sebenarnya sudah diarahkan pemerintah sejak Menko Kemaritiman era Rizal Ramli.

Namun, kala itu arahan tersebut terhenti tanpa alasan yang jelas.

Kini, nelayan kembali diarahkan untuk melaut di ZEE Indonesia setelah kapal Cina kedapatan mengambil ikan secara ilegal.

Baca: Soal Natuna, Mahfud MD Tegaskan Tak Akan Perang Lawan Cina, Tapi Menolak Jalur Diplomasi

"Sekarang ketika kita ada permasalahan ini baru kita kembali untuk diarahkan ke Natuna. Padahal menurut pemerintah sumber daya ikan di sana sangat melimpah dan patut kita kelola oleh nelayan-nelayan kita sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Riswanto mengungkapkan kendala yang dihadali nelayan Pantura jika harus melaut ke perairan Natuna.

Yakni, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan mahalnya biaya akomidasi.

"Untuk kapal-kapal di atas 30 gross ton (GT) kita kan memakai BBM industri. Sedangkan biaya yang kita butuhkan untuk melaut ke Natuna itu tidak sedikit. Termasuk paling besar adalah biaya operasional terkait dengan harga BBM itu," katanya.

Baca: Bakamla Ubah Pola Operasi Sikapi Masuknya Kapal Cina ke Perairan Natuna

Menurutnya, sebelum subsidi BBM untuk nelayan dicabut, banyak nelayan yang berlayar ke Natuna.

Tapi, ketika subsidi BBM dicabut dan dibatasi hanya untuk (kapal) 30 GT ke bawah, biaya operasional untuk melaut menjadi mahal.

"Padahal kita sifatnya adalah mencari ikan yang belum tentu kita dapat hasil ikannya," katanya.