TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak setuju dengan pernyataan poltisi PKS yang menyebut bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto lembek dalam menangani kasus klaim Natuna oleh China.

Menurut Dasco ucapan di media tidak menggambarkan kinerja yang sudah dilakukan Prabowo dalam menangani masalah Natuna.

"Apakah mesti ucapan di media menunjukan kinerja? Kan nggak juga," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Baca: Luhut: Jangan Tuduh Kita Pro China Saja

Menurutnya, percuma juga apabila keras dan tegas hanya di dalam ucapan tetapi tidak ada langkah penyelesaian.

Sejauh ini menurut Dasco langkah yang dilakukan Kemenhan sudah tepat.

Termasuk persiapan yang dilakukan oleh TNI di lapangan.

"Kita juga percuma ngomong keras-keras gebrak-gebrak meja tetapi juga ga ada action, kan begitu. Jadi kalau dibilang lembek saya pikir ya engga juga," katanya.

Dasco yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR itu mengatakan bahwa masalah Natuna harus mengedepankan diplomasi.

Hal itu untuk menyamakan persepsi mengenai garis batas kedaulatan Indonesia.

"Tapi kan tadi saya bilang, bahwa musti ada persamaan tentang garis batas, itu yang kita kemudian harus diplomasinya lebih diintensifkan menurut saya," pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri RI Retno B Marsudi yang memprotes keras kebijakan Tiongkok yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia di laut Natuna.

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, Pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/1/2019).

Kholid mengapresiasi respons tegas Menlu Retno yang mengirimkan nota protes ke pemerintah Tiongkok sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.

Namun demikian, Kholid sangat menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujarnya.