TRIBUNNEWS.COM - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi bersama pihaknya memegang teguh aturan yang telah disepakati pada hukum-hukum laut nasional dan internasional.

TNI tidak akan terpancing terhadap upaya provokasi yang dilakukan nelayan China dan kapal Coast Guard China  yang masuk ke wilayah Natuna, Kepulauan Riau.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV.

"TNI dalam hal Ini TNI AL dan AU yang melakukan operasi di sana melakukan prosedur-prosedur yang sudah disepakati internasional."

"Intinya di situ. Jadi kita tidak ingin terprovokasi," kata Sisriadi di Mabes TNI, Senin (6/1/2020).

Sisriadi menegaskan, prajurit TNI tidak ingin terprovokasi dalam menghadapi masuknya sejumlah kapal asing diduga milik China ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

"Mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum laut internasional itu sendiri."

"Sehingga kalau itu terjadi justru kita yang bisa disalahkan secara internasional dan kita yang rugi," ujar Sisriadi.

Sisriadi menyatakan TNI mematuhi hukum internasional dan aturan pelibatan (rules of engagement) yang berpedoman pada hukum nasional maupun internasional.

"Oleh karenanya, para prajurit kita, mereka melakukan tugasnya dengan rules of engagement yang diadopsi dari hukum-hukum yang berlaku secara internasional maupun nasional," ungkap Sisriadi.

Diketahui, sejumlah kapal asing asal China masuk wilayah perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebut pihaknya terus melakukan pengawasan agar tidak kalah dengan masuknya kapal China di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Pengawasan terus, kami berkoordinasi dengan semua kementerian, termasuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi."

"Jadi kita tidak boleh kalah dengan gerakan itu (kapal asing)," ujar Edhy Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Edhy Prabowo menilai setiap kementerian memiliki tugas masing-masing dalam menyikapi masuknya kapal China ke perairan Natuna.

"Saya akan fokus dengan tugas saya, wilayah lautan kita luas. Saya akan gunakan dengan sumber daya yang ada," kata Edhy Prabowo.

Edhy Prabowo menjelaskan, pihaknya juga akan menindak tegas kapal asing yang mencuri ikan di laut kawasan Indonesia, di mana sebelumnya telah menangkap tiga kapal asing pada 30 Desember 2019.

"Kami menangkap tiga kapal asing di situ (Natuna), sekarang sedang ada di Kalimantan Barat," ungkap Edhy Prabowo.

"Yang paling penting bagaimana laut dan sekitarnya sepanjang perbatasan itu, kami isi dengan nelayan kita," lanjutnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebut China enggan berkonflik dengan Indonesia adanya kapal nelayan dan coast guard China memasuki wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Luhut mengklaim China sudah mengurangi nelayannya menangkap ikan di perairan Natuna.

"Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan, mereka juga yang datang ke sana. Kita harus apresiasi juga."

"Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau ada pelanggaran itu pasti ada saja," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menurut Luhut, hal tersebut bisa dilihat dari berkurangnya kapal China yang memasuki wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Luhut mengatakan wilayah ZEE lebih berkenaan dengan potensi ekonomi, bukan kedaulatan.

"ZEE itu bicaranya ialah mengenai ekonomi kan bukan bicara kedaulatan. Dua binatang beda itu," kata politisi Partai Golkar ini.

Luhut juga meminta semua pihak tak mudah menuding pemerintah menjual kedaulatan Indonesia kepada China karena masalah ini.

Berbeda halnya jika kapal China memasuki laut teritorial Indonesia.

Hal itu bisa disebut telah melanggar kedaulatan Indonesia.

"Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi. Tidak ada keinginan pemerintah untuk meng-exercise mengenai kami berunding batas wilayah kita. Enggak ada," terang Luhut.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)