TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan menuntaskan persoalan perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang diklaim China melalui diplomasi damai.

"Pemerintah akan usut tuntas isu ini melalui diplomasi damai," ujar Staf Khusus Presieen Bidang Hukum Dini Shanti Purwono saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/1/2020).

Menurut Dini, diplomasi damai tersebut bukan suatu bentuk negosiasi atau tawar-menawar dengan China, di mana pemerintah Indonesia akan tetap mempertahankan kedaulatan.

"Dari Presiden jelas. Kita akan mempertahankan apa yang menjadi hak Indonesia. Kita juga tetap meningkatkan penjagaan di perbatasan Natuna," papar Dini.

Baca: Nelayan Pantura: Ke Natuna Sudah Diarahkan Sejak Menko Kemaritiman Era Rizal Ramli

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sanjungan ke menteri Kabinet Indonesia Maju, terkait persoalan masuknya kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna.

"Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Menurut Jokowi, persoalan di perairan Natuna tidak boleh ada tawar-menawar dengan pemerintah China.

"Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," papar Jokowi.