Diplomasi China Soal Natuna, Peniliti CSIS: Jokowi Telephone Xi Jinping hingga Panggil Pulang Dubes
Peniliti CSIS, Evan Laksmana mengungkapkan, harus ada eskalasi selanjutnya untuk menanganan klaim China atas Natuna.
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Peniliti CSIS, Evan Laksmana mengungkapkan, harus ada eskalasi selanjutnya untuk menanganan klaim China atas Natuna.
Lebih lanjut, Evan pun menjelaskan eskalasi apa saja yang harus dilakukan Indonesia terhadap China.
Pernyataan tersebut disampaikan Evan dalam acara Mata Najwa Trans7 yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis (9/1/2020).
Pertama, menurut Evan, yang harus dilakukan Indonesia adalah menghubungi langsung pihak Beijing.
"Harus ada direct communication langsung ke Beijing bahkan mungkin kalau perlu ada telephone dari Pak Jokowi ke Xi Jinping," ujar Evan.
Jika hal tersebut tidak ada perubahan, maka yang harus dilakukan, kapal-kapal China harus keluar dari wilayah Natuna dan juga ada jaminan pribadi.
"Mungkin nggak perlu di announce di luar, tapi ada jaminan bahwa mereka nggak akan mengulangi lagi."
"Bahwa mereka akan stay clear dari water kita," tambahnya.
Jika upaya-upaya di atas sudah dilakukan namun tetap tidak ada perubahan dari China.
Maka, yang harus dilakukan menurut Evan adalah dengan memanggil pulang Duta Besar (Dubes) Indonesia di China.
"Kalaupun tetap nggak ada perubahan dan nggak ada tindak lanjut dari Beijing kalau mereka nggak akan mengulangi lagi," ungkapnya Evan.
"Saya rasa kita harus memanggil pulang Dubes kita di China," terang Evan.
Mendengar pernyataan tersebut, Najwa Shihab pun lantas merespons.
"Memanggil pulang Dubes kita di China? Itu keras," terang Najwa Shihab.
Evan pun mengungkapkan memang itu adalah tahap selanjutnya jika China tetap tak mau keluar dari wilayah Natuna.
"Buat saya itu step berikutnya, kalau masih nggak ada respons lagi kita nggak kirim kembali (Dubes) Indonesia," kata Evan.
Jika tahap tersebut tetap membuat China tak merespons permintaan Indonesia untuk meninggalkan Perairan Natuna.
Maka Indonesia harus mengumumkan untuk meninjau kembali proyek dan kerjasama dengan China.
"Step berikutnya kita bisa announce, oke kita akan me-review proyek-proyek kita, kita nggak usah bilang batal tapi kita bilang review kembali," ungkap Evan.
Mendengar penjelasan yang disampaikan Evan tersebut, Najwa Shihab lantas melontarkan pertanyaan kepada Evan.
"Itu menurut anda akan cukup mengurangi eskalasi di lapangan?"
"Jadi bermainnya jangan hadap-hadapan, jangan Bakamla yang suruh berhadapan tapi diplomasinya yang dilakukan?" tanya Najwa Shihab.
Evan pun mengiyakan pertanyaan dari Najwa Shihab tersebut.
"Iya, karena menurut saya eskalasi dimplomasi ini sesuatu yang kita belum coba, sesuatu yang menurut saya lebih penting," ungkapnya.
CSIS Sebut Tujuan Indonesia Perjuangkan Natuna Harus Realistis
Peniliti CSIS, Evan Laksmana mengungkapkan persoalan klaim China atas Natuna terletak pada cara diplomasi.
Evan mengungkapkan, versi China untuk mengklaim Natuna yang berdasar dengan nine dash line adalah ilegal.
"Saya rasa masalahnya yang pertama adalah kita juga nggak boleh mengakui bahwa ada dua versi berbeda soal klaim," ujar Evan.
"Karena versi China sudah jelas ilegal, kita punya versi jelas di bawah UNCLOS," ungkapnya.
Diketahui, dasar yang dipakai China untuk mengklaim Perairan Natuna yang masuk wilayah Laut Cina Selatan adalah sembilan garis putus atau nine dash line.
Nine dash line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Evan menyebut, dari Bakamla, TNI Angkatan Laut dan jajarannya memang harus berusaha dengan semua keterbatasan yang ada.
"Dan memang saya rasa sudah maksimal sebisa mungkin di lapangan," terang Evan.
Evan mengungkapkan, persoalan ini sudah terjadi berulang kali.
Oleh karena itu, persoalan ini bukan di lapangan soal kapal-kapal China yang ada di Natuna.
Namun, persoalan terletak pada diplomasi Indonesia dan China.
"Kenapa? Kita sudah mengeluarkan nota protes, nggak ada perubahan, kita sudah menyampaikan bahkan memanggil Duta Besar (Dubes) China ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)," ungkap Evan.
Evan menungkapkan, persoalannya ada sebagaimana Indonesia harus bisa meningkatkan eskalasi.
"Bukan di lapangan, tapi di diplomasi dan opsi-opsi diplomasi ini yang menurut saya belum cukup dieksplor," paparnya.
Meski Indonesia sudah solid, dan kuat di bawah UNCLOS tapi menurut Evan hal tersebut belum cukup.
"Nggak cukup untuk mengubah behaviour China," terangnya.
Tujuan Indonesia bukan untuk meminta China melepaskan nine dash line mereka.
Karena Indonesia sudah tahu jika itu adalah klaim yang ilegal.
"Kita sudah tahu kok itu ilegal, udah nggak perlu dianggap."
"Artinya apa? Goals kita yang realistis adalah bagaimana kita memastikan bukan hanya krisis selesai, mereka kuat tapi mencegah berulang kembali," paparnya.
Untuk mencegah hal serupa terulang kembali, cara satu-satunya adalah dengan cara diplomasi.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)