Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengerahkan Kapal Patroli milik Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban KN. Sarotama-P.112 dan kapal KN. Kalimasada-P.115.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad mengatakan pengerahan dua kapal tersebut guna meningkatkan pengawasan dan pengamanan keselamatan pelayaran khususnya di perairan Natuna, serta untuk mengantisipasi dan menciptakan situasi yang kondusif.

“Pengerahan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Komandan Guspurla Armada I Laksamana Pertama Didong di KRI Usman Harun 359 dimana Kemenhub dan instansi lain diminta untuk berpartisipasi dalam operasi Natuna," kata Ahmad dalam keterangannya, Kamis (9/1/2020).

Dia menjelaskan, Kapal KN. Sarotama-P.112 sudah siaga sejak Minggu (5/1/2020) dan rencananya kapal KN. Kalimasada P-115 akan diberangkatkan padaJumat (10/1/2020).

Baca: CSIS Sebut Tujuan Indonesia Perjuangkan Natuna Harus Realistis: Bukan di Lapangan tapi Diplomasi

Kapal KN. Sarotama-P.112 berangkat dari Pangkalan PLP Tanjung Uban pada Jumat (3/1/2020) pukul 14.30 WIB tujuan Natuna untuk melakukan pengawasan dan pengamanan (Waspam) keselamatan pelayaran dan Waspam Nataru dan tiba di Natuna tepatnya di selat Lampa pada Senin (5/1/2020) pukul 03.10 WIB.

Setibanya KN. Sarotama-P.112 di Natuna, Komandan kapal tersebut langsung menghadiri undangan Rapat Koordinasi Awal Rencana Operasi Bersama di KRI Usman Harun serta berkoordinasi dengan instansi lain yang bertujuan untuk menguatkan sinergi dari unsur maritim. Hasilnya, kapal patrol milik Kemenhub diminta tetap siaga.

“Khusus pengamanan di Natuna akan bergantian dengan KN. Kalimasada-P.115 yang akan bertolak dari dermaga Pangkalan PLP kelas II Tanjung uban dengan tujuan laut Natuna dan akan bergantian dengan kapal KN. Sarotama P.112,” jelas Ahmad.

Sementara itu, Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas II Tanjung Uban Capt.Handry Sulfian mengatakan, selama ini pihaknya selalu rutin melakukan patroli di mana Natuna menjadi salah satu wilayah sesuai tupoksinya.

Ia mengatakan, KPLP selalu siap siaga untuk menegakan aturan di laut sesuai amanat UU No 17/2008 tentang Pelayaran sekaligus melakukan pengamanan laut.

Oleh karena itu, dengan masuknya kapal patroli Kemenhub di tim pengamanan perairan Natuna, dinilai sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap pengamanan laut Natuna.

"Hal tersebut, sesuai dengan semboyan KPLP adalah Dharma Jala Praja Tama dengan arti "Sebagai Insan Bahari selalu berusaha menjalankan pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan negara," ujar Handry.