Ketua Komisi II DPR: KPU Selama Ini Bersikeras Tak Larang Eks Napi Korupsi Maju di Pilkada
Ia mengaku prihatin atas kejadian tersebut lantaran penyelenggara pemilu terjerat masalah hukum terkait korupsi.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia buka suara terkait terjaringnya komisioner KPU berinisial WS dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ia mengaku prihatin atas kejadian tersebut lantaran penyelenggara pemilu terjerat masalah hukum terkait korupsi.
"Tentu kita semua terkejut, kecewa, dan prihatin. Penyelenggara pemilu kembali terjerat masalah hukum kategori korupsi," ujar Doli, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (9/1/2020).
Namun, politikus Golkar tersebut menilai terjeratnya komisioner KPU dalam kasus korupsi sangat disayangkan.
Pasalnya, KPU selama ini melalui Peraturan KPU (PKU) bersikeras tak melarang eks narapidana korupsi maju dalam kontestasi politik ke depan.
Baca: Ketua KPU Dengar Informasi Wahyu Setiawan Dikeluarkan dari Pesawat
Ibaratnya, kata dia, KPU berusaha mempercayai eks narapidana korupsi tak akan mengulangi kesalahan yang sama.
Namun, ternyata KPU sebagai penyelenggara pemilu justru melakukan korupsi.
"Selama ini, KPU sendiri adalah institusi yang insist (bersikeras) terhadap dimasukkannya point eks atau mantan narapidana korupsi boleh mengajukan diri sebagai calon kepala daerah," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencokok satu di antara Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (8/1/2020) siang.
Ketua KPK Firli Bahuri secara terbuka menyebut Komisioner KPU berinisial WS.
"Komisioner KPU atas nama WS," kata Firli ketika dikonfirmasi, Rabu (8/1/2020).
Dari daftar nama Komisioner KPU 2017-2022, maka inisial WS merujuk kepada Wahyu Setiawan.
Firli menambahkan, OTT dilakukan di Jakarta.
Tapi enggan mengungkap lebih jauh