Pemerintah Indonesia Diminta Berperan Aktif Cegah Perang Terbuka antara Amerika-Iran
Oleh karenanya, Imanuel meminta pemerintah Indonesia turut berperan aktif mencegah terjadinya perang terbuka antara kedua kubu tersebut.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perseteruan antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran terus berlanjut. Terkait hal itu, Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi mengecam serangan AS yang mengancam perdamaian dunia tersebut.
Oleh karenanya, Imanuel meminta pemerintah Indonesia turut berperan aktif mencegah terjadinya perang terbuka antara kedua kubu tersebut.
"GMNI meminta pemerintah agar berperan aktif melalui jalur diplomasi untuk mencegah perang terbuka antara Amerika Serikat dan Iran. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat," ujar Imanuel, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (9/1/2020).
Ia juga menilai pemerintah perlu mengubah nilai acuan harga minyak mentah yang menjadi salah satu indikator makro ekonomi dalam APBN 2020.
Baca: Kabar Terbaru Konflik Iran vs Amerika, Presiden Donald Trump: AS Siap Merangkul Perdamaian
Baca: Donald Trump Mundur dari Konfrontasi Militer dengan Iran
Baca: Maruf Amin Dukung Upaya Menlu RI Redam Konflik Amerika Serikat dan Iran
Menurutnya harus ada perubahan nilai dari yang awalnya sekitar USD 60 per Barel menjadi USD 80-90 per Barel. Pasalnya akan ada dampak dari perseteruan AS-Iran terkait harga minyak mentah.
Ia menjelaskan ketika Iran mengancam blokade Teluk Hormuz pada 2012, harga minyak mentah melonjak di atas USD 100 per Barel. Salah satu dampak saat itu banyak demonstrasi mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM.
"Kami juga menghimbau aparat penegak hukum untuk mewaspadai potensi serangan balasan oleh Iran dan simpatisannya di beberapa objek dan tempat yang kental nuansa Amerika-nya di Indonesia," kata dia.
Lebih lanjut, Imanuel mengajak masyarakat untuk membangun demokrasi Pancasila sesuai ajaran Bung Karno dan menolak demokrasi liberal ala AS.
Menurutnya, demokrasi liberal AS disokong kapitalisme dan disusupi fasisme. Maka ia mengusulkan agar konsep 'to build the world a new' kembali dilakukan, mengingat kapitalisme AS lebih banyak buruk daripada baiknya.
"Karena kapitalisme AS menyisakan konflik dan ketimpangan dimana-mana. DPP GMNI menegaskan Pancasila adalah solusinya," tandasnya.
