TRIBUNNEWS.COM - Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal Sisriadi memastikan kapal-kapal nelayan China bersama kapal Coast Guard mereka sudah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal-kapal China itu keluar setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkunjung ke Natuna.

Hal tersebut disampaikan  dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV.

"Dengan amatan dari TNI AU melalui udara, mereka artinya kapal-kapal China yang melakukan ilegal fishing sudah keluar dari ZEE kita."

"Pasca kunjungan presiden ke Natuna," kata Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1/2020).

Kedatangan Presiden Jokowi ke Natuna jadi teguran bagi China.

Menurut Jenderal bintang dua ini, berdasarkan instruksi Jokowi, pengamanan wilayah di Perairan Natuna tetap dilakukan.

Anggota TNI akan tetap melakukan operasi yang bersifat rutin melalui laut dan udara.

Diketahui, sejumlah kapal asing asal China masuk wilayah perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Presiden Jokowi Berkunjung ke Natuna

Masuknya kapal nelayan dan kapal coast guard China ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia membuat hubungan di antara kedua negara, renggang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menyebut tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan Indonesia.

"Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020) dikutip dari Kompas.com.

Jokowi berkunjung ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau pada Rabu (8/1/2020).

Melalui rilis resmi Sekretariat Negara, Presiden Jokowi bertolak menuju Kabupaten Natuna pada pukul 07.35 WIB

Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Jokowi dan rombongan setibanya di Natuna, diagendakan untuk menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Di tempat tersebut, selain meninjau jajar kapal, Jokowi juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan.

Agenda lain, Jokowi ialah menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kantor Bupati Natuna.

Jokowi kembali menegaskan perairan Natuna merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar," ujar Jokowi.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (8/1/2020).

Jokowi menerangkan, Natuna bagian dari wilayah teritorial Indonesia baik secara de facto dan de jure.

Di wilayah Natuna terdapat 81 ribu penduduk.

"Yang kedua perlu saya sampaikan, ini saya ulang, karena 2016 saya sudah sampaikan bahwa Natuna teritorial Indonesia."

"KIta punya kabupaten di sini, ada bupatinya, ada gubernurnya."

"Penduduk kita di sini ada 81 ribu," terang Presiden Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan soal status Natuna yang merupakan bagian dari NKRI.

"Jadi tidak ada yang diperdebatkan lagi. De facto de Jure, Natuna adalah Indonesia," tegasnya.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)