TRIBUNNEWS.COM - Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Sisriadi memastikan tidak ada kapal nelayan China melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV.

"Memang berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara mereka artinya kapal-kapal China yang waktu itu melakukan illegal fishing mereka sudah keluar dari ZEE, pasca-kunjungan Bapak Presiden ke Natuna," ujar Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1/2020).

Sisriadi menilai kunjungan Jokowi ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah kepada China.

"Saya kira kunjungan Bapak Presiden ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah kita kepada Beijing."

Mayjen TNI Sisriadi juga menegaskan, China cermat dalam membaca pesan kedatangan Jokowi ke Natuna.

Sehingga, pasca kunjungan Jokowi, kapal-kapal China mulai meninggalkan Perairan Natuna.

"Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang di-backup oleh kapal coast guard mereka dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE," terang Sisriadi.

Kedatangan Presiden Jokowi ke Natuna jadi teguran bagi China.

Menurut Jenderal bintang dua ini, berdasarkan instruksi Jokowi, pengamanan wilayah di Perairan Natuna tetap dilakukan.

Anggota TNI akan tetap melakukan operasi yang bersifat rutin melalui laut dan udara.

Sebelumnya, Jokowi berkunjung ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau pada Rabu (8/1/2020).

Melalui rilis resmi Sekretariat Negara, Presiden Jokowi bertolak menuju Kabupaten Natuna pada pukul 07.35 WIB

Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Jokowi dan rombongan setibanya di Natuna, diagendakan untuk menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Di tempat tersebut, selain meninjau jajar kapal, Jokowi juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan.

Agenda lain, Jokowi ialah menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kantor Bupati Natuna.

Jokowi kembali menegaskan perairan Natuna merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar," ujar Jokowi.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (8/1/2020).

Jokowi menerangkan, Natuna bagian dari wilayah teritorial Indonesia baik secara de facto dan de jure.

Di wilayah Natuna terdapat 81 ribu penduduk.

"Yang kedua perlu saya sampaikan, ini saya ulang, karena 2016 saya sudah sampaikan bahwa Natuna teritorial Indonesia."

"KIta punya kabupaten di sini, ada bupatinya, ada gubernurnya."

"Penduduk kita di sini ada 81 ribu," terang Presiden Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan soal status Natuna yang merupakan bagian dari NKRI.

"Jadi tidak ada yang diperdebatkan lagi. De facto de Jure, Natuna adalah Indonesia," tegasnya.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)