Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal menindaklanjuti dan mengumpulkan data terkait dengan adanya dugaan korupsi di PT Asabri (Persero).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya menyatakan telah mengendus adanya dugaan korupsi di perusaan asuransi negara tersebut. Diduga kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp10 triliun.

“Kami belum punya info tentang ini, tapi karena pernyataan ini muncul dari sosok Menko Polhukam, tentu saja KPK akan mencoba mencari dan mengumpulkan data tentang ini, mungkin saja melalui teman-teman di BPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2020).

Nawawi mengatakan, sebelum menindaklanjuti adanya dugaan korupsi tersebut, KPK harus terlebih dulu mengumpulkan bukti yang kuat. Minimal ada dua alat bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

“Dari sumber-sumber lain yang memiliki data tentang PT Asabri ini,” katanya.

Nawawi menyebut, jika ada temuan data atau munculnya dugaan korupsi, maka KPK pasti akan menindaklanjuti dengan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

“Bergantung dari upaya pengumpulan data, kalau memang ketemu tentu saja akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mencium adanya dugaan megakorupsi di perusahaan asuransi negara PT Asabri (Persero). Diperkirakan kerugian negara mencapai lebih dari Rp10 triliun.

“Ya saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Asabri ini diketahui merupakan asuransi negara yang diperuntukan bagi pensiunan TNI-Polri dengan pangkat rendah. Menurut Mahfud, pada masa ia menjabat Menteri Pertahanan, pernah terjadi korupsi juga di Asabri. Namun nilainya kecil.

Ia pun heran sekarang kembali terdengar adanya dugaan korupsi di sana. Oleh karena itu, Mahfud akan memanggil Menteri terkait guna mencari duduk perkaranya.

“Dalam waktu tidak lama saya akan undang Bu Sri Mulyani, sebagai penyedia dana negara dan Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, karena itu (Asabri) masuk BUMN,” kata Mahfud.