TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah bisa membuka kerja sama dengan negara mana pun termasuk China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Peluang kerja sama ini tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

"Ada salah satu ayatnya mengatakan bisa saja di ZEE itu kerja sama yang penting ada ikatan kerja sama. Bukan hanya dengan (China), dengan siapapun," ucap Moeldoko, Sabtu (11/1/2020).

Baca: China Berspekulasi di Laut Natuna Utara

Moeldoko menjelaskan sumber daya alam atau kekayaan yang ada di wilayah ZEE bisa dikerjasamakan dengan negara lain.

Mantan Panglima TNI ini menilai Indonesia bisa mengelola kekayaan alam yang ada di wilayah ZEE bersama negara lain dalam bentuk kerja sama.

Sehingga, lanjut ‎Moeldoko, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhie Prabowo serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna.

"Tujuannya mana nanti kira-kira yang bisa disegera dieksploitasi dari sumber daya yang ada di sana. Bisa dari sisi migasnya, bisa dari sisi perikanannya," tambah Moeldoko.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan kapal dari negara mana pun bebas melintas di wilayah ZEE Indonesia.

Namun jika ingin melakukan eksploitasi ikan atau mineral, kata Prabowo, harus kerja sama dengan Indonesia.

"Tapi kalau eksploitasi ikan atau mineral itu harus kerja sama, harus izin kita. Nah ini kan bisa diselesaikan kita bisa negosiasi dan sebagainya," tegas Prabowo.

Seperti diketahui hubungan Indonesia dan China memanas di perairan Natuna sejak beberapa waktu yang lalu.

Karena, kapal-kapal China berlayar di wilayah ZEE Indonesia di sekitar Natuna, Kepulauan Riau.

Kemenlu sempat melayangkan nota protes kepada pemerintah China. Namun, tidak digubris.

Pemerintah China mengklaim kawasan yang dilalui kapalnya merupakan wilayah traditional fishing ground.

Presiden Joko Widodo turut ambil sikap.

Dia bersama sejumlah petinggi negara mendatangi perairan Natuna menaiki KRI Usman Harun. Jokowi menegaskan kapal China tidak melalui laut teritorial, tetapi ZEE Indonesia.