Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kamis, Komisi I Panggil Menhan Hingga Panglima TNI untuk Bahas Natuna

Sukamta mengatakan, rapat akan membahas soal perairan Natuna Utara yang akhir-akhir ini berkembang di masyarakat.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Sanusi
zoom-in Kamis, Komisi I Panggil Menhan Hingga Panglima TNI untuk Bahas Natuna
Fransiskus Adhiyuda
Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PKS Sukamta dalam diskusi bertajuk 'Kedaulatan RI Atas Natuna' di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI berencana memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Kamis (16/1/2020).

Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PKS Sukamta mengatakan, rapat akan membahas soal perairan Natuna Utara yang akhir-akhir ini berkembang di masyarakat.

Ia juga menyebut akan mengundang Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepala Bakamla.

Hal itu disampaikan Sukamta dalam diskusi bertajuk 'Kedaulatan RI Atas Natuna' di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020).

Baca: Sempat Viral Dirinya Tak Boleh Masuk Istana saat Ada Prabowo, Ali Ngabalin: Sisa Pemilu Kemarin

Baca: Anggota Komisi I Minta Perairan Natuna Dijaga 24 Jam

Baca: Wakil Ketua DPR Dorong Kemenhan Perbanyak Kapal TNI AL

"Kami merencanakan untuk mengundang semua stekholder semua mitra kami Kemenlu, Menhan dan Panglima TNI, BIN dan Bakamla rencananya hari kamis untuk kita rapat bersama-sama untuk tahu detail persoalan yang berkembang secara teknis," kata Sukamta.

Sukamta menyebut, pemanggilan mitra Komisi I itu guna mendengarkan secara detail terkait masalah Natuna.

Sebab, ia menemukan ada persoalan dan perbedaan peryataan antara Bakamla dan TNI Angkatan Laut.

Berita Rekomendasi

Ia juga mengatakan, pihaknya siap memberikan backup politik hingga bicara klaim secara defacto bagaimana mengelola wilayah yang luas.

"Kami tak memberdayakan ekonomi secara maksimal di situ, jadi ini persoalan yang nanti kalau diperlukan pemerintah membuat proposal anggaran APBN saya kira DPR punya suara di situ untuk memperkuat," jelasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas