Tri Rismaharini Diboyong ke Pilgub DKI Jakarta 2022, Ini Komentar PDI-P dan PKS
Kabar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang akan diboyong oleh PDIP Perjuangan ke panggung Pilgub DKI Jakarta 2022 kembali muncul ke permukaan.
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Wulan Kurnia Putri
TRIBUNNEWS.COM - Kabar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang akan diboyong oleh PDI-P ke panggung Pilgub DKI Jakarta 2022 kembali muncul ke permukaan.
Pemicunya berawal dari pujian yang dilontarkan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri kepada Risma saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P, Sabtu (11/1/2020) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.
Menanggapi kabar tersebut, Risma tidak berani mengamini pencalonan dirinya di Pilgub 2022.
Risma menengaskan selama dirinya terpilih menjadi Wali Kota Surabaya merupakan rekomendasi dari Megawati.
"Saya tidak berani mengiyakan. Saya jadi wali kota dua kali, itu Ibu Mega memberikan rekomendasi ke saya"
"Saya juga tidak pernah meminta ke beliaunya," terang Risma.
Risma meyakini posisinya yang dipegang saat ini merupakan takdir yang telah digariskan oleh Tuhan.
"Saya tidak bisa menghindari takdir saya, seperti takdir saya kenapa saya perempuan,"
"Orang boleh ngomong apa saja, suatu saat saya diminta pertanggung jawaban," tandas Risma.
Baca: Fakta-fakta di Balik Viral Skripsi Mahasiswi Indonesia Disimpan di Museum Manchester United
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Nursyirwan Soejono tidak menampik kabar Risma yang dipersiapkan untuk menghadapi pertarungan perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta.
Bahkan menurutnya, ada figur-fugur lain selain perempuan kelahiran 20 November 1961 tersebut.
"Kami banyak alternatif untuk disiapkan menjadi pimpinan di DKI Jakarta."
"Karena tentu hari ini nggak bisa katakan, hanya Bu Risma saja," kata Nursyirwan dikutip dari channel YouTube Talk Show tvOne, Senin (13/1/2020).
Nursyirwan juga menjelasakan pada dasarnya kepala daerah dimanapun yang telah memberikan manfaat kepada masayarakat harus siap dipindahkan.
Termasuk kemungkinan Risma yang telah menyelesaikan amanah di Kota Surabaya akan mendapat tugas di lain daerah.
"Ada pergantian kepala daerah, di sini contohnya di DKI Jakarta," tandasnya.
Nursyirwan menambahkan, figur-fugur yang dipilih oleh partai berlogo kepala banteng ini berdasarkan kinerjanya selama menjabat (track record).
Indikator ini menjadi dasar bagi PDI-P dalam menentukan siapa yang paling cocok untuk menjadi pemimpin daerah selanjutnya di DKI Jakarta.
Nursyirwan menilai sosok Risma di mata PDI-P tidak berbeda dengan kander-kader lainnya yang siap ditugaskan di daerah mana saja.
"Bu Risma sama dengan kita-kita. Mau enggak mau, harus siap ditugaskan," bebernya.
Baca: Profil Mantan Petinggi Garuda Indonesia Heri Akhyar yang Digosipkan Dekat Pramugari Siwi Widi
Komentar PKS
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera memandang PDI-P memiliki kebebasaan untuk menentukan figur-figur yang akan diajukan dalam Pilgub DKI Jakarta.
"Pertama tentu ini negara demokratis, semua boleh kemana saja mencalonkan," ujar Mardani.
Ia juga mengingatkan agenda pemilihan kepala daerah di wilayah DKI masih beberapa tahun lagi.
"Waktunya masih panjang, kalau tidak ada revisi UU nomor 10 tahun 2016, tidak ada Pilkada di tahun 2022 adanya di tahun 2024," lanjutnya.
Baca: Tes Kepribadian: Pilih Satu Gambar Burung Hantu dan Ketahui Kepribadianmu
Di dalam perpolitikan, menurut Mardani semua bisa berubah dalam waktu singkat, termasuk dalam proses pencalonan kepala daerah.
Mardani secara gamblang mempersilahkan Risma untuk memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta.
Bahkan Ia berharap tidak hanya sosok Risma saja yang muncul, namun ada figur-figur lainnya.
"Jadi buat saya monggo Bu Risma atau siapapun, malah lebih bagus bagi penduduk DKI kalau orang terbaik di Indonesia berkompetisi," ujar Mardani.
(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)