Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

ICW Usul Penggeledahan Tidak Perlu Izin

Peneliti ‎Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut Undang-undang KPK yang baru no 19/2019 terbukti memperlambat kinerja KPK.

ICW Usul Penggeledahan Tidak Perlu Izin
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). Seluruh kegiatan KPK akan pindah ke gedung baru pada akhir tahun ini. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti ‎Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut Undang-undang KPK yang baru no 19/2019 terbukti memperlambat kinerja KPK.

Ini bisa dilihat dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) lembaga rasuah pada komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Menurut Kurnia Ramadhana ada dua kasus dari operasi senyap komisioner KPU Wahyu Setiawan yang dijadikan alasan ICW menyatakan UU KPK memperlambat kerja KPK. Pertama tindakan penggeledahan di kantor PDIP yang harus mendapat izin Dewan Pengawas KPK.

Padahal menurut Kurnia, penggeledahan sifatnya mendesak dan tidak perlu izin. Jika menunggu izin dewan pengawas‎, dikhawatirkan bisa membuang waktu dan membuat terduga pelaku menghilangkan bukti penting.

Kedua, tim KPK diduga dihalang-halangi saat sedang ‎melakukan penyelidikan. Kurnia menilai harusnya semua pihak bersikap koperatif dan tunduk pada proses hukum yang dilakukan KPK.

Atas hal ini, ICW mendesak agar Presiden Jokowi tidak menghiraukan kondisi KPK yang kian lemah dan segera menerbitkan Perppu KPK.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menjelaskan perihal penggeledahan yang akan dilakukan sepekan setelah operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan.

Diketahui KPK baru saja melakukan OTT terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1).

Ada dugaan kasus suap tersebut turut melibatkan politisi dan beberapa petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ali Fikri menjelaskan kedatangan tim KPK pada saat itu memang bukan untuk penggeledahan. "Perlu kami luruskan, pada saat tim kami datang pada hari itu, adalah bukan proses penggeledahan," kata Ali Fikri.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas